Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan TNGR.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar secara daring, Senin (10/8).
Dalam rapat tersebut, Bupati menyebut terdapat dua kejadian karhutla di kawasan TNGR sepanjang Mei hingga awal Agustus 2026. Kedua kejadian berhasil ditangani dalam waktu relatif singkat berkat koordinasi berbagai unsur di lapangan.
Karhutla TNGR Berhasil Dikendalikan
Haerul mengatakan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) langsung melakukan penanganan ketika kebakaran terjadi.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari. Sabtu sudah clear,” ujar Haerul dalam rapat tersebut.
Meski berhasil dikendalikan, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kawasan TNGR memiliki nilai strategis, tidak hanya bagi pariwisata Lombok Timur dan NTB, tetapi juga sebagai salah satu destinasi yang dikenal wisatawan mancanegara.
Bupati Khawatir Dampak Karhutla terhadap Pariwisata
Bupati menilai kebakaran di kawasan TNGR perlu mendapatkan perhatian serius karena dampaknya dapat meluas hingga ke sektor pariwisata.
Menurutnya, TNGR memiliki daya tarik wisata dengan tingkat kunjungan yang tinggi. Karena itu, setiap kejadian kebakaran di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan perhatian publik, termasuk dari wisatawan internasional.
“Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, terutama memasuki periode puncak musim kemarau.
Sarana Pemadaman Masih Terbatas
Dalam rapat tersebut, Haerul juga menyampaikan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasi pemadaman sekaligus pencegahan karhutla.
Ia mengungkapkan keterbatasan peralatan yang dimiliki daerah menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran.
“Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain kendaraan dan peralatan pemadaman, pemerintah daerah juga meminta dukungan untuk penyempurnaan alat pelindung diri (APD) serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan petugas di lapangan.
Pemerintah Pusat Minta Pengajuan Sarana melalui BNPB
Menanggapi kebutuhan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memahami kekhawatiran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengajukan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menko Polkam juga mengapresiasi langkah Pemkab Lombok Timur bersama seluruh unsur terkait dalam mengendalikan karhutla di kawasan TNGR.
Menurutnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak boleh hanya dilakukan ketika kondisi sudah memasuki keadaan darurat.
Penanganan Karhutla Harus Mengutamakan Pencegahan
Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan pentingnya mengubah pola penanganan karhutla dari sekadar responsif menjadi lebih berorientasi pada pencegahan.
Deteksi dini, kesiapsiagaan, pemadaman cepat hingga penegakan hukum harus dilakukan sebagai satu kesatuan operasi. Seluruh unsur juga diminta mengesampingkan ego sektoral dan mengoptimalkan kekuatan bersama.
“Jangan sekadar responsif atau menunggu keadaan darurat, tetapi lakukan pencegahan terukur sebelum titik api meluas,” menjadi penekanan dalam rapat koordinasi tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah didorong mengembangkan gerakan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla secara nasional.
Luas Karhutla Nasional Capai 199.873 Hektare
Kewaspadaan terhadap karhutla menjadi semakin penting seiring masih berlangsungnya musim kemarau. Secara nasional, luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat mencapai 199.873 hektare.
Pemerintah juga mengingatkan potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Hal ini perlu menjadi perhatian karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September.
Dengan kondisi tersebut, penguatan pencegahan, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, serta koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menekan risiko karhutla di Lombok Timur, khususnya di kawasan TNGR.
