Mataram, insightntb.con – Kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran (pokir) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi perhatian publik.
Front Pemuda Progresif NTB (FPP-NTB) mendesak aparat penegak hukum untuk memperluas penanganan perkara dan mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat.
Ketua FPP-NTB, Ahmad Husni, menilai proses hukum yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menjangkau semua pihak yang diduga memiliki peran dalam kasus tersebut. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Siapapun yang terindikasi terlibat harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan resmi di Mataram.
Dorong Pemeriksaan Nama yang Mengemuka
FPP-NTB juga meminta Kejaksaan Tinggi NTB untuk mendalami sejumlah nama yang berkembang dalam dinamika publik, di antaranya Suhaimi dan Ali Usman Hakim. Keduanya dinilai perlu dimintai klarifikasi guna memastikan transparansi proses hukum.
Menurut FPP-NTB, pengungkapan kasus dana pokir harus dilakukan secara komprehensif agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.
Minta Pengawasan Eksternal dan Keterbukaan Informasi
Selain mendorong pendalaman kasus, FPP-NTB juga meminta lembaga pengawas eksternal, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk turut memantau proses penanganan perkara.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga objektivitas serta memastikan integritas penegakan hukum di daerah.
FPP-NTB juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga.
Komitmen Kawal Kasus Hingga Tuntas
FPP-NTB menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan dana pokir DPRD NTB hingga tuntas sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum.
“Kasus ini harus diusut secara menyeluruh. Penegakan hukum yang adil menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Ahmad Husni.
