Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperkuat kolaborasi dalam pengendalian inflasi daerah melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Lombok Timur, Kamis (30/7).

Advertisement

Pertemuan tersebut mengusung tema “Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah” sebagai upaya membangun kerja sama regional dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak lagi dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, dinamika harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan stok, kelancaran distribusi hingga dampak perubahan iklim sehingga membutuhkan kolaborasi antardaerah.

“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat. Tidak ada daerah yang bisa bekerja sendiri karena pasokan, distribusi, hingga kondisi cuaca saling memengaruhi. Karena itu, kolaborasi seperti ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujar Edwin.

Strategi 4K Jadi Andalan Lombok Timur

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Edwin memaparkan berbagai langkah yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Di sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk pengadaan bibit tanaman dalam polybag bagi anggota PKK dan GOW. Selain itu, dibangun greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang sebagai upaya menjaga pasokan komoditas strategis.

Sementara di bidang perlindungan sosial, Dinas Sosial menyalurkan bantuan belanja sembako dengan anggaran Rp30 miliar yang menyasar lebih dari 198 ribu rumah tangga kelompok desil 1 hingga 3.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp3 miliar bagi guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lombok Timur.

Selain program tersebut, Pemkab Lombok Timur terus memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia, Bulog, serta champion cabai melalui operasi pasar murah di 21 kecamatan, pemantauan harga di pasar tradisional, hingga edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya panic buying.

KSB Usulkan Lima Pilar Sinergi Pengendalian Inflasi

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat, Syahril, menilai inflasi bukan sekadar persoalan statistik, melainkan kondisi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.

“Sumbawa Barat dan Lombok Timur bukan dua wilayah yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari satu ekosistem ekonomi regional. Perubahan harga di satu daerah akan berdampak langsung pada daerah lainnya,” katanya.

Menurut Syahril, Lombok Timur memiliki keunggulan sebagai sentra produksi pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur, sedangkan Sumbawa Barat memiliki permintaan yang tinggi akibat pertumbuhan sektor industri.

Karena itu, kedua daerah dinilai saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan pasokan pangan.

Ia mengusulkan lima pilar strategi kerja sama, yakni integrasi sistem informasi harga dan stok melalui Early Warning System, penguatan rantai pasok dan efisiensi logistik lintas laut, pengembangan sentra produksi dan hilirisasi bersama, koordinasi operasi pasar serta cadangan pangan, dan peningkatan literasi ekonomi masyarakat.

Diharapkan Lahirkan Aksi Nyata

Wakil Bupati Edwin berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diterapkan kedua daerah dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi teknis untuk merumuskan komitmen bersama sebagai dasar pelaksanaan kerja sama pengendalian inflasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Melalui sinergi tersebut, kedua pemerintah daerah optimistis mampu memperkuat ketahanan pangan regional, menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.