Mataram, insightntb.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengusulkan bantuan pembangunan sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi krisis air bersih di sejumlah wilayah yang setiap tahun terdampak kekeringan.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala BNPB dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Mataram, Jumat (24/7).
Rakor yang dipimpin Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) L. Muhammad Iqbal itu juga membahas mitigasi bencana serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB sebagai bagian dari penguatan pembangunan yang tangguh terhadap bencana.
Gubernur NTB Ingatkan Ancaman Kekeringan
Dalam arahannya, Gubernur NTB L. Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih awal dengan durasi yang diprediksi lebih panjang dan curah hujan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah melanda 9 kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan 134 desa di NTB, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk melakukan langkah-langkah mitigasi agar dampak kekeringan tidak semakin meluas.
“Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar dampaknya seminimal mungkin, terutama bagi para petani yang kehidupannya bergantung pada ketersediaan air. Semua upaya harus dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Gubernur.
Bupati Lotim Minta Bantuan Sumur Bor dan Perbaikan Jembatan
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Haerul Warisin meminta dukungan BNPB berupa pembangunan sumur bor di 10 wilayah di Kabupaten Lombok Timur yang setiap tahun mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau.
Selain itu, Bupati juga kembali mengingatkan perlunya percepatan perbaikan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana dan hingga kini belum dapat direhabilitasi.
“Kami berharap BNPB dapat membantu penyediaan sumur bor di wilayah-wilayah yang rutin mengalami kekeringan, sekaligus mempercepat proses perbaikan jembatan yang sebelumnya telah kami usulkan,” kata Haerul Warisin.
BNPB: Usulan Perbaikan Jembatan Sedang Diproses
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proposal perbaikan jembatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah diteruskan ke Kementerian Keuangan.
Saat ini, usulan tersebut masih menunggu pembahasan sebelum memasuki tahap realisasi.
“Usulan dari Lombok Timur sudah masuk ke Kementerian Keuangan dan kami berharap pembahasannya dapat segera dilakukan,” jelas Suharyanto.
NTB Miliki Risiko Bencana Sedang hingga Tinggi
Dalam paparannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa hingga 23 Juli 2026 tercatat 1.281 kejadian bencana di Indonesia.
Sebanyak 99,14 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 0,86 persen merupakan bencana geologi.
Khusus di NTB, seluruh kabupaten/kota berada pada kategori Indeks Risiko Bencana (IRB) sedang hingga tinggi.
Kabupaten Sumbawa dan Bima masuk kategori risiko tinggi, sementara Lombok Timur bersama daerah lainnya berada pada kategori risiko sedang.
Selain ancaman banjir dan cuaca ekstrem, risiko kekeringan maupun kebakaran juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Mitigasi Bencana Masuk RPJMD dan RTRW
Kepala BNPB mendorong seluruh pemerintah daerah memanfaatkan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJMD maupun RTRW 2025–2029, sehingga pembangunan daerah mampu mengurangi risiko bencana sekaligus melindungi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah di Provinsi NTB dan penyusunan RTRW provinsi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, mitigasi bencana, serta mendorong investasi pembangunan infrastruktur.
Wawancara: Pemkab Prioritaskan Ketahanan Air Bersih
Usai mengikuti rapat, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa penyediaan air bersih akan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menghadapi musim kemarau tahun ini.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan kekeringan, dapat segera ditangani.
Ketersediaan air bersih dan infrastruktur yang memadai menjadi prioritas kami dalam upaya mitigasi bencana,” ujarnya.
