Jakarta, insightntb.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menghadiri audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (28/4).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan tiga persoalan strategis yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yakni pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, kepesertaan BPJS Kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial.
Sekolah Rakyat Masih Terkendala Lahan dan Fasilitas
Bupati Haerul Warisin menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat di Lombok Timur telah berjalan selama dua tahun. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan lahan dan sarana pendukung.
Saat ini, sebanyak 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) masih mengikuti kegiatan belajar di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sedangkan 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menempati gedung eks Akademi Keperawatan (Akper) Sakra.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kata Bupati, sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas lima hektare sesuai informasi awal dari pemerintah pusat. Namun, belakangan diketahui kebutuhan lahan mencapai tujuh hektare.
“Kami tetap berkomitmen mendukung penuh Program Sekolah Rakyat. Kebutuhan lahan akan kami upayakan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Haerul Warisin.
Pemda Keberatan Penonaktifan 130 Ribu Peserta BPJS
Selain Program Sekolah Rakyat, Bupati juga menyoroti penonaktifan sekitar 130 ribu peserta BPJS Kesehatan di Lombok Timur.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp80 miliar.
Menurutnya, apabila peserta yang dinonaktifkan tidak kembali ditanggung pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus menambah anggaran sekitar Rp50 miliar.
“Jika 130 ribu jiwa yang dinonaktifkan tidak diambil alih pemerintah pusat, kami harus menambah anggaran sekitar Rp50 miliar. Nilai itu tentu menjadi beban yang cukup berat bagi APBD,” tegasnya.
Penyaluran Bantuan Sosial Berjalan Lancar
Sementara itu, terkait program bantuan sosial, Bupati memastikan proses penyaluran di Kabupaten Lombok Timur berjalan dengan baik dan relatif tidak menemui kendala berarti.
Mensos Minta Daerah Terus Bersinergi
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, sejak awal pemerintah daerah telah diminta berperan aktif mulai dari penyediaan lahan, pelaksanaan program, hingga pengawasan.
Terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, Gus Ipul menjelaskan bahwa sekitar 70 ribu peserta dinonaktifkan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun di saat yang sama, sekitar 72 ribu warga yang memenuhi kriteria justru diaktifkan kembali sebagai penerima bantuan.
“Penyesuaian ini dilakukan agar bantuan dari pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran. Untuk masyarakat yang belum terakomodasi, pemerintah daerah dapat mengambil alih pembiayaannya. Yang terpenting, jangan sampai terjadi tumpang tindih antara peserta yang ditanggung pusat dan daerah,” jelas Saifullah Yusuf.
Ia menegaskan pemerintah pusat akan terus memperbarui data penerima bantuan agar seluruh program perlindungan sosial dapat disalurkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.
