Selong, insightntb.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa petugas pendataan dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyedia data yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat (29/5). Menurutnya, kualitas pembangunan yang dijalankan pemerintah sangat bergantung pada validitas data yang dihimpun di lapangan.
Bupati Haerul Warisin mengingatkan para petugas sensus agar tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan setiap data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Petugas sensus merupakan ujung tombak yang akan menentukan kualitas data pembangunan. Karena itu, data yang dikumpulkan harus benar, akurat, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujar Warisin.
Ia menegaskan bahwa data statistik yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan publik.
Pendataan Harus Dilakukan Langsung di Lapangan
Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh petugas melakukan pendataan secara langsung tanpa bergantung pada pihak lain. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas dan validitas informasi yang dihimpun.
“Jangan hanya menerima informasi dari pihak lain. Petugas harus turun langsung ke lapangan, melakukan pengamatan, dan melakukan verifikasi agar data yang diperoleh benar-benar sesuai fakta,” tegasnya.
Menurutnya, ketelitian dalam proses pendataan akan meminimalkan kesalahan yang dapat berdampak pada kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Senada dengan Bupati Lombok Timur, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB H. Wahyudin menekankan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa BPS berkomitmen menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan bermanfaat bagi berbagai sektor pembangunan.
“Data yang akurat merupakan modal utama dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, kualitas pendataan harus menjadi perhatian utama seluruh petugas sensus,” kata Wahyudin.
Target Pendataan Tepat Waktu dan Responsif terhadap Data Anomali
Selain menekankan kualitas data, Wahyudin juga mengingatkan pentingnya penyelesaian pendataan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa setelah proses pendataan selesai, masih terdapat tahapan lanjutan seperti penanganan dan verifikasi data anomali yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kami berharap seluruh petugas dapat menuntaskan pendataan sesuai target waktu. Saat ini proses pengolahan data berlangsung sangat cepat dan setiap data anomali harus diselesaikan dalam waktu tiga hari,” jelasnya.
Ia juga meminta peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memahami seluruh materi yang diberikan serta aktif berdiskusi dengan instruktur terkait berbagai kemungkinan kasus yang akan ditemui di lapangan.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Lombok Timur diikuti sebanyak 1.336 peserta yang terbagi dalam 34 kelas dan lima gelombang pelatihan. Kegiatan tersebut melibatkan 17 instruktur daerah dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni 2026.
Melalui pelatihan ini, BPS berharap dapat mencetak petugas sensus yang profesional, teliti, berintegritas, serta memahami standar operasional prosedur (SOP), metodologi, dan konsep pendataan yang digunakan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, sejumlah pimpinan OPD, serta para instruktur daerah yang terlibat dalam pelatihan.
