Selong, insightntb.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang baru dilantik agar aktif menjemput program dan bantuan dari pemerintah pusat demi meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah.
Pesan tersebut disampaikan saat melantik Muhammad Tasywiruddin, S.Pi., M.Si. sebagai Kepala DKP Lombok Timur di Selong, Rabu (22/7).
Menurut Bupati, hingga saat ini masih banyak nelayan di Lombok Timur yang hidup dalam kondisi ekonomi kurang sejahtera sehingga membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menindaklanjuti berbagai komitmen bantuan yang sebelumnya disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI saat berkunjung ke Lombok Timur.
“Nelayan kita masih banyak yang membutuhkan bantuan. Apa yang sudah dijanjikan oleh Bapak Menteri harus segera ditindaklanjuti.
Saya berharap Kepala Dinas yang baru mampu menjemput peluang tersebut demi kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Haerul Warisin.
Dorong OPD Aktif Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
Tidak hanya kepada Kepala DKP yang baru, Bupati juga mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih proaktif membangun komunikasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menghadirkan program nasional ke Lombok Timur.
Ia menilai berbagai fasilitas dan akses yang dimiliki pemerintah daerah harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Semua OPD harus bergerak aktif. Jangan menunggu, tetapi jemput program-program pusat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Lombok Timur,” tegasnya.
Pembangunan Merupakan Hasil Kerja Bersama
Dalam arahannya, Haerul Warisin menegaskan bahwa setiap capaian pembangunan di Lombok Timur merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen pemerintah, bukan keberhasilan individu.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mengedepankan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan Lombok Timur adalah hasil kerja bersama. Tidak boleh ada yang mengklaim keberhasilan sebagai hasil pribadi. Semua bekerja untuk tujuan yang sama, yakni kemajuan daerah,” katanya.
Bupati: Jangan Anti Kritik, Jadikan Evaluasi untuk Berbenah
Didampingi Wakil Bupati H. Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati juga mengajak seluruh pimpinan OPD untuk terbuka terhadap kritik dari masyarakat.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses pengawasan publik yang harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
“Jangan takut dikritik. Kritik itu adalah bentuk kepedulian masyarakat kepada pemerintah. Kalau memang ada yang salah, kita perbaiki. Kalau ada kekurangan, kita lengkapi. Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik,” ungkapnya.
Tekankan Kepatuhan terhadap Aturan
Selain mendorong inovasi, Bupati juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar seluruh keputusan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik akan meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun pengambilan keputusan.
Muhammad Tasywiruddin Resmi Pimpin DKP Lombok Timur
Pada kesempatan tersebut, Bupati Haerul Warisin secara resmi melantik Muhammad Tasywiruddin, S.Pi., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.1.3.3/311/KPSDM/2026.
Sebelum dipercaya memimpin DKP, Muhammad Tasywiruddin menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur.
Wawancara Kepala DKP (Tambahan untuk Pengayaan Berita)
Usai pelantikan, Muhammad Tasywiruddin menyatakan siap menjalankan arahan Bupati, terutama dalam memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghadirkan lebih banyak program pemberdayaan bagi nelayan.
“Arahan Bapak Bupati menjadi komitmen kami. Kami akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program bantuan, penguatan sarana perikanan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat direalisasikan di Lombok Timur,” ujarnya.
Ia juga menegaskan akan membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok nelayan, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
