Opini, insightntb.com – Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Hashim Djojohadikusumo mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) baru yang bergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign Nasarudin Sili Luli mengatakan di balik peristiwa-peristiwa ini, ada wacana lama yang terus bergulir: Polri, secara konstitusional berada langsung di bawah presiden yang menjabat, tapi secara persepsi publik masih membawa bayang-bayang era Jokowi. Amien Rais menjulukinya “Partai Cokelat.”
Wacana pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo menguat dan mereda berulang sejak awal tahun, kondisi ini sebagai ujian: seberapa besar kendali substantif Prabowo atas institusi yang secara hukum sudah sepenuhnya miliknya.
Ormas Hashim yang tumbuh cepat, ledakan ormas nasional, dan keraguan publik soal siapa “pemilik” sesungguhnya dari Polri sebenarnya berdiri sendiri-sendiri.
Nasarudin menambahkan FORMAS dan ormas-ormas lain sebagai kekuatan cadangan, dirakit karena aparat keamanan belum sepenuhnya bisa diandalkan.
Cerita seperti ini punya sejarah panjang, dan bukan tanpa dasar. Peneliti Ian Wilson, yang menelusuri politik jalanan Jakarta selama belasan tahun, menemukan ormas secara historis kerap berfungsi sebagai pasar keamanan informal menjual jasa yang negara tak sanggup atau tak mau sediakan secara resmi, biasanya dengan restu diam-diam dari elite yang berkuasa saat itu.
Orde Baru memakainya lewat Pemuda Pancasila dan sejenisnya. Era pascareformasi mewarisi pola yang sama, hanya berganti jubah. Maka ketika sebuah federasi ormas tumbuh lima kali lipat dalam dua tahun di bawah kerabat presiden, membacanya lewat kerangka itu bukan paranoia kosong tanpa jejak sejarah.
Nasarudin menjelaskan ada juga pertanyaan yang lebih tua dari republik ini: siapa yang benar-benar dipatuhi aparat keamanan, di luar siapa yang secara hukum berhak memerintah mereka.
Teori kontrol sipil atas aparat keamanan selalu membedakan dua hal yang sering dikira sama otoritas formal (siapa presidennya di atas kertas) dan kontrol substantif (siapa yang benar-benar didengar personel di lapangan, dari komandan sektor sampai bintara di pos ronda). Celah antara dua hal itulah tempat semua spekulasi soal “siapa user sesungguhnya” dari Polri tumbuh subur, tanpa perlu ada satu pun dokumen rahasia yang dibuka.
Jadi wajar kalau simpulannya terasa masuk akal begitu saja kalau kontrol substantif atas Polri masih diragukan publik, membangun basis massa sipil yang loyal terasa seperti langkah yang rasional bagi siapa pun di posisi Prabowo.
Tapi coba balik pertanyaannya. Bukan “apakah hipotesis ini benar,” melainkan “apakah hipotesis ini bisa dibuktikan salah.”
Di sinilah masalah yang lebih dalam dari sekadar spekulasi soal Hashim mulai muncul. Bahwa teori yang paling lemah bukan teori yang sering gagal diuji, melainkan teori yang tak pernah bisa gagal alias teori yang selalu menemukan cara membaca bukti apa pun sebagai konfirmasi, apa pun isi buktinya.
Kalau FORMAS tumbuh cepat, itu dibaca sebagai bukti konsolidasi kekuasaan. Kalau FORMAS tumbuh pelan, itu dibaca sebagai kehati-hatian menutupi jejak. Hashim bicara soal kesejahteraan rakyat dan Makan Bergizi Gratis, itu dibaca sebagai kedok. Hashim diam, itu dibaca makin mencurigakan. Semua jalan berujung ke simpulan yang sama, apa pun faktanya di lapangan.
Itulah yang membuat kerangka “ormas sebagai alat bargaining kekuasaan” berbahaya bukan karena pasti salah, tapi karena diam-diam dirancang untuk selalu terasa benar. Sama seperti Kremlinolog yang membaca pejabat yang bergeser mendekati pusat foto sebagai tanda naik daun, dan pejabat yang bergeser menjauh sebagai tanda sedang disingkirkan.
Dua arah, satu teori yang sama-sama “terbukti.” Itu bukan analisis lagi. Itu tafsir yang sudah menang sebelum pertandingan dimulai.
Dan di titik inilah dua cerita yang sebenarnya terpisah mulai dipaksa jadi satu, cuma karena kebetulan muncul di headline yang sama minggu ini. Ledakan 636 ribu ormas akibat kesenjangan ekonomi dan premanisme lokal adalah satu cerita, dengan akar dan pelaku yang sebagian besar tak punya sangkut paut dengan Istana. Konsolidasi 103 ormas oleh kerabat presiden adalah cerita lain, dengan bahasa yang sama sekali berbeda kesejahteraan, pembangunan, cita-cita pendiri bangsa.
Menjahit keduanya jadi satu judul besar, “kebangkitan ormas,” memang menggoda. Tapi kejahitan macam itu lebih banyak bicara soal kebutuhan pembaca akan cerita yang utuh, dibanding soal apa yang sungguh terjadi di lapangan.
Penulis adalah Nasarudin Sili Luli, Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign
