Mataram, insightntb.com – Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign Nasarudin Sili Luli, memberikan pandangannya soal pernyataan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto mengenai isu pergantian Kapolri.
Sili Luli menyoroti sikap Aries yang tidak membenarkan maupun membantah isu terkait kabar Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri.
Ia mengingatkan, dalam konteks politik Indonesia, posisi Kapolri dan bukan sekadar jabatan administratif. Kapolri, kata dia, adalah instrumen kekuasaan yang krusial, penjaga stabilitas, pengendali keamanan, sekaligus jembatan antara negara dan aparat bersenjata.
“Karena itu, tidak mengejutkan jika Presiden Prabowo ingin menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi strategis ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Agustus 2026.
Meski demikian, ia menyebut, bahwa keputusan tersebut juga penuh dilema. Pasalnya, apabila Prabowo mengganti Listyo Sigit ia akan dianggap tidak menghormati norma kelembagaan.
Sebaliknya, tegas dia, jika ia mempertahankan mereka terlalu lama, ia akan terus dibayang-bayangi oleh tudingan bahwa aparat keamanan masih dalam pengaruh “rezim lama”.
“Terlebih, narasi “Partai Cokelat” yang menyindir kedekatan Polri dengan Jokowi makin sering bergema di media sosial. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan Prabowo akan memiliki konsekuensi politik yang mendalam,” imbuhnya.
Nasarudin menambahkan dalam konteks Indonesia, keputusan Prabowo untuk mengganti atau mempertahankan pimpinan-Polri bisa dilihat sebagai ujian terhadap batas antara loyalitas profesional dan kontrol sipil.
“Apakah Prabowo akan menjunjung prinsip atau justru menciptakan polisi yang lebih politis dan loyal secara personal?,” ujarnya.
Nasarudin menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi hanya ditunjukkan melalui kekerasan, tetapi melalui pengaturan institusi dan distribusi posisi.
Dalam hal ini, ia menerangkan, bahwa mengganti Kapolri bukan hanya soal penggantian personel tetapi soal membentuk ulang struktur kekuasaan dan jaringan loyalitas.
“Kita perlu memahami bahwa institusi seperti Polri bukan hanya alat negara, tetapi arena politik yang penuh dengan relasi kuasa. Dalam setiap kekuasaan membutuhkan kelompok elite yang loyal dan kompeten untuk menopang pemerintahan. Gagal memilih elite yang tepat bisa mengguncang stabilitas politik dari dalam,” tegasnya.
Ia memandang, jika Prabowo ingin memulai era baru, maka pembentukan ruling class versi dirinya sendiri, termasuk di tubuh Polri menjadi langkah penting. Namun, risiko muncul jika elite baru ini tidak memiliki legitimasi publik atau kapabilitas institusional.
Di satu sisi, tegas dia, Prabowo butuh kontrol atas aparat keamanan untuk memastikan visinya berjalan tanpa sandungan.
Di sisi lain, perubahan yang prematur bisa merusak keseimbangan kekuasaan yang telah terbangun sejak era Jokowi.
“Dalam politik, loyalitas adalah barang mahal. Prabowo, sebagai Presiden baru, tentu memahami bahwa menguasai Kementerian dan lembaga sipil saja tidak cukup. Ia harus membangun loyalitas hingga ke struktur keamanan negara,” imbuhnya.
Ia pun memuji, kinerja Kapolri Listyo Sigit yang meskipun sering diasosiasikan dengan Jokowi mempunyai catatan profesional relatif bersih dan masih memiliki waktu jabatan cukup panjang.
Mengganti Listyo dalam waktu dekat bisa menimbulkan kesan bahwa Prabowo terlalu buru-buru ingin mengamankan pos strategis.
“Namun membiarkan Listyo tetap menjabat bisa menciptakan dualisme loyalitas di tubuh Polri,” tuturnya.
Dengan demikian, kata Nasarudin , Prabowo mungkin memilih strategi reset senyap yakni mengganti satu demi satu dalam waktu yang dianggap tepat, bukan dengan gebrakan mendadak.
Salah satu caranya dengan mengangkat Wakapolri baru terlebih dahulu untuk menguji peta kekuatan, atau menempatkan loyalis di posisi penting di luar struktur utama sebagai persiapan suksesi.
“Publik harus sadar bahwa pengangkatan Kapolri bukan semata soal profesionalisme. Ini adalah bagian dari konstruksi kekuasaan,” ujarnya.
Ia pun menambahkan, apabila Prabowo benar-benar ingin menjalankan agenda besar, seperti transformasi ekonomi, hilirisasi, dan ketahanan pangan, ia memerlukan aparat keamanan yang loyal, efisien, dan bebas dari konflik politik lama.
Namun, loyalitas semu tanpa kompetensi hanya akan menjadi beban baru bagi pemerintahannya.
Ia tidak menampik, bahwa Prabowo saat ini tengah berada di persimpangan penting. Setiap keputusan terhadap Kapolri bukan sekadar reshuffle lantaran seperti menulis ulang struktur kekuasaan nasional.
“Dan publik akan menjadi saksi apakah ini menjadi babak baru atau pengulangan dari kekuasaan yang lama berputar di tempat yang sama. Reset senyap bisa menjadi strategi, tapi ia juga bisa sebuah sinyal bahwa Prabowo sedang mengatur ulang jantung kekuasaan Indonesia. Diam-diam tapi menentukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto buka suara mengenai isu pergantian Kapolri. Saat ditanya mengenai kabar Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri , Aries tidak membenarkan maupun membantah isu tersebut.
Aries hanya meminta publik menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. “Tunggu tanggal waktunya,” kata Aries di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
