Opini, Insightntb – Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Laksono menghadirkan kritik tajam terhadap wajah kolonialisme modern yang tidak lagi hadir dalam bentuk penjajahan fisik, melainkan melalui penguasaan ekonomi, eksploitasi sumber daya dan ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi dan masyarakat.
Melalui pendekatan yang bersifat investigatif, film ini mencoba menunjukkan bahwa pembangunan yang diklaim membawa kemajuan tidak selalu identik dengan keadilan, terutama ketika kelompok masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh proses tersebut. Film ini penting karena membuka ruang refleksi bahwa pembangunan tidak hanya harus diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan.
Jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini, kritik dalam film tersebut terasa relevan. Secara makro, ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,03% pada 2024, sebuah angka yang kerap dijadikan indikator keberhasilan pembangunan nasional. Namun, pertumbuhan tersebut belum otomatis berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio gini Indonesia pada September 2024 berada di angka 0,381, yang menandakan ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi persoalan serius. Lebih jauh, 57,95% penduduk bekerja masih berada di sektor informal, yang berarti mayoritas tenaga kerja hidup dalam situasi rentan, dengan pendapatan yang tidak stabil dan perlindungan sosial yang terbatas. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin masih mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di luar indikator makro ekonomi, persoalan struktural lain juga memperkuat relevansi kritik film tersebut. Konflik agraria, perebutan ruang hidup masyarakat adat, ekspansi industri ekstraktif hingga proyek-proyek pembangunan berskala besar sering kali menempatkan masyarakat lokal pada posisi yang lemah dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks ini, pembangunan terkadang tidak hanya menghadirkan kemajuan, tetapi juga melahirkan biaya sosial yang tidak kecil. Pertanyaan mendasarnya menjadi penting: ketika investasi meningkat dan infrastruktur tumbuh, siapa yang sesungguhnya menikmati manfaat terbesar, dan siapa yang harus menanggung beban sosial ekologisnya?
Dari perspektif kebijakan, film ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap model pembangunan yang terlalu berorientasi pada efisiensi ekonomi dan akumulasi modal, tetapi belum sepenuhnya memastikan keadilan distributif dan partisipasi masyarakat.
Pembangunan Berkeadilan Menurut Ekonomi Syariah
Dalam konteks ekonomi syariah, pembangunan semestinya tidak hanya mengejar pertumbuhan (growth-oriented), melainkan juga menegakkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum), adl (keadilan) dan distribusi kesejahteraan yang proporsional. Ekonomi syariah memandang sumber daya sebagai amanah yang harus dikelola untuk kepentingan bersama, bukan sekadar instrumen akumulasi keuntungan segelintir pihak. Karena itu, jika pembangunan menghasilkan marginalisasi, ketimpangan, dan eksploitasi, maka hal tersebut bertentangan dengan spirit keadilan sosial dalam ekonomi Islam.
Meski demikian, dokumenter ini juga perlu di baca secara kritis dan proporsional. Tidak semua kebijakan pembangunan dapat langsung diposisikan sebagai bentuk kolonialisme modern, karena negara juga menghadapi kebutuhan riil untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Persoalan utamanya bukan pada pembangunan itu sendiri, melainkan pada bagaimana pembangunan dirancang, siapa yang menikmati manfaatnya, dan siapa yang menanggung biayanya.
Dalam hal ini, Pesta Babi berfungsi sebagai pengingat bahwa pembangunan yang ideal bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang terciptanya keadilan sosial, keberlanjutan, dan martabat manusia.
