Selong, insightntb.com – Mayoritas masyarakat Kabupaten Lombok Timur menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin.
Hal tersebut terungkap dalam hasil Survei Kepuasan Publik yang dirilis Lembaga Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (PRESiSI), dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 74,2 persen setelah satu tahun masa kepemimpinan Bupati.
Survei dilaksanakan pada Februari hingga April 2026 terhadap 440 responden yang tersebar secara proporsional di 21 kecamatan.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±4,8 persen.
Direktur Eksekutif PRESiSI Indonesia, Darwan Samurdja, mengatakan angka kepuasan tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat merasakan adanya perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik selama satu tahun terakhir.
“Tingkat kepuasan sebesar 74,2 persen menunjukkan masyarakat melihat adanya kemajuan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Berbagai program pembangunan dan pelayanan publik mulai dirasakan manfaatnya oleh warga Lombok Timur,” ujar Darwan.
Pelayanan Publik Menjadi Penopang Tingginya Kepuasan
Berdasarkan hasil survei, pelayanan administrasi kependudukan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi, mencapai 79,1 persen. Masyarakat menilai proses pengurusan dokumen seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga akta pencatatan sipil semakin mudah, cepat, dan responsif.
Sektor kesehatan menempati posisi kedua dengan tingkat kepuasan sebesar 78,6 persen. Peningkatan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit daerah, termasuk pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis, dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh tingkat kepuasan sebesar 67,3 persen. Responden mengapresiasi pemerataan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), renovasi fasilitas pendidikan, serta perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Program pemberdayaan perempuan juga mendapat penilaian positif dengan tingkat kepuasan 65,7 persen, terutama melalui perlindungan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, serta berbagai program pemberdayaan perempuan di daerah.
Di sektor pertanian, sebanyak 50,9 persen responden menyatakan puas terhadap distribusi pupuk bersubsidi dan kegiatan penyuluhan pertanian, meskipun masih diperlukan berbagai penyempurnaan.
Sejumlah Sektor Masih Menjadi Evaluasi
Selain mencatat tingginya tingkat kepuasan masyarakat, survei PRESiSI juga mengidentifikasi sejumlah sektor yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Beberapa bidang yang memperoleh tingkat kepuasan di bawah 50 persen antara lain ketenagakerjaan, khususnya penyediaan informasi dan akses lowongan kerja, kelautan dan perikanan, koperasi dan UMKM, pariwisata, pelayanan sosial, serta pengelolaan lingkungan hidup, terutama persoalan sampah di kawasan perkotaan.
Darwan menegaskan bahwa temuan tersebut menjadi masukan penting agar pemerintah daerah dapat memfokuskan kebijakan pada sektor-sektor yang masih membutuhkan peningkatan pelayanan.
“Survei ini tidak hanya menggambarkan capaian pemerintah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi. Sektor yang tingkat kepuasannya masih rendah perlu mendapat perhatian lebih agar kualitas pelayanan publik semakin merata,” jelasnya.
Kinerja BUMD dan PDAM Perlu Ditingkatkan
Survei juga menunjukkan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih dinilai belum optimal. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap BUMD rata-rata masih berada di bawah 50 persen.
Khusus untuk PDAM Lombok Timur, survei mencatat sebanyak 53,9 persen masyarakat belum menjadi pelanggan layanan air bersih.
Kondisi tersebut dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi PDAM untuk memperluas cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas distribusi air bersih, serta memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masyarakat Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Dalam survei yang sama, PRESiSI turut mengukur persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 61,8 persen responden menilai program tersebut mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Meski demikian, masyarakat juga berharap pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Sebanyak 37 persen responden menyampaikan kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang disajikan, sedangkan 35,9 persen mengkhawatirkan potensi penyimpangan atau pemotongan anggaran dalam proses pengadaan makanan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung keberlanjutan program, namun menginginkan pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Penyaluran Bantuan BAZNAS Perlu Penyempurnaan
PRESiSI juga mencatat adanya masukan terkait penyaluran bantuan melalui BAZNAS Lombok Timur. Bantuan modal usaha, program bedah rumah, maupun santunan dinilai sebagian masyarakat masih perlu didukung dengan validitas data penerima manfaat yang lebih baik agar bantuan tepat sasaran.
Menutup pemaparannya, Darwan Samurdja berharap seluruh hasil survei dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap hasil survei ini menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ke depan. Capaian yang baik patut dipertahankan, sementara sektor yang masih membutuhkan perbaikan dapat menjadi prioritas pembangunan berikutnya,” tutupnya.
Survei PRESiSI Indonesia dilakukan terhadap warga berusia 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.
PRESiSI merupakan lembaga riset independen yang berdiri sejak 2016 dan berfokus pada penelitian, survei opini publik, kajian sosial, kebijakan publik, serta evaluasi kinerja pemerintahan dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
