Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) PDAM Lombok Timur menginstruksikan jajaran manajemen perusahaan untuk segera menyusun strategi mitigasi guna memastikan pelayanan air bersih tetap berjalan optimal.
Arahan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Pertanggungjawaban Direksi PDAM Lombok Timur di Selong, Rabu (8/7).
Bupati menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijaga, terutama bagi warga di kawasan selatan Lombok Timur yang selama musim kemarau kerap menghadapi tantangan pasokan air.
Meski layanan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menjangkau Batu Nampar dan wilayah sekitarnya, ia meminta PDAM tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan debit sumber air.
“Pelayanan air bersih tidak boleh terganggu. Saya meminta seluruh jajaran PDAM menjaga komunikasi dengan masyarakat sekaligus menyiapkan langkah-langkah mitigasi sejak dini agar kebutuhan air warga tetap terpenuhi saat musim kemarau,” tegas Bupati.
PDAM Diminta Fokus pada Mitigasi dan Perlindungan Infrastruktur
Bupati juga memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja PDAM Lombok Timur yang dinilai menunjukkan peningkatan signifikan. Respons cepat dalam menangani kebocoran jaringan serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan daerah tersebut.
Namun demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat jajaran manajemen berpuas diri.
“Kita patut bersyukur atas capaian yang diraih. Tetapi tantangan terbesar justru ada di depan, terutama memasuki Agustus dan September. Karena itu mitigasi harus dipersiapkan mulai sekarang,” ujarnya.
Selain menghadapi ancaman kekeringan, Bupati juga menyoroti kerusakan jaringan pipa akibat proyek pembangunan jalan maupun drainase. Ia meminta setiap kontraktor yang melaksanakan pekerjaan infrastruktur wajib berkoordinasi dengan PDAM sebelum melakukan pembongkaran dan bertanggung jawab memulihkan jaringan apabila terjadi kerusakan.
Menurutnya, Pemerintah Daerah bersama DPRD akan mengkaji penyusunan regulasi agar perlindungan terhadap infrastruktur air minum memiliki dasar hukum yang kuat.
Pemerintah Siapkan Perlindungan Sumber Air
Sebagai solusi jangka panjang, Bupati menginstruksikan Dinas PUPR bersama PDAM melakukan pemetaan potensi sumber mata air baru di Lombok Timur. Pemerintah daerah juga berkomitmen mengalokasikan anggaran pembebasan lahan pada kawasan sumber air strategis agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Bupati turut memberikan arahan terkait piutang pelanggan PDAM yang masih mencapai sekitar Rp11 miliar. Kebijakan penghapusan piutang akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tetap dapat memperoleh akses terhadap layanan air bersih.
PDAM Lotim Catat Kinerja Sehat dan Pertumbuhan Pelanggan
Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, menjelaskan bahwa perusahaan terus berkomitmen menyediakan layanan air minum dan air bersih yang adil, merata, berkelanjutan, serta memenuhi standar kesehatan.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik, laporan keuangan PDAM memperoleh opini Wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
Sementara hasil evaluasi BPKP Perwakilan NTB menempatkan kinerja perusahaan dalam kategori Sehat berdasarkan indikator BPPSPAM serta memperoleh klasifikasi Cukup sesuai Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Fokus utama kami tetap memastikan masyarakat memperoleh layanan air bersih yang andal, sekaligus memperluas cakupan pelayanan hingga seluruh wilayah Lombok Timur,” kata Sopyan.
Kepercayaan masyarakat terhadap PDAM juga terus meningkat. Jumlah pelanggan yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 29.036 sambungan naik menjadi 36.339 pelanggan pada akhir 2025.
Hingga Juli 2026, jumlah pelanggan kembali bertambah menjadi 41.389 sambungan atau meningkat lebih dari 12 ribu pelanggan dalam dua tahun terakhir.
Dewan Pengawas Dorong Penguatan Regulasi
Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Lombok Timur, H. Mulyadi, menyampaikan bahwa hasil pengawasan selama Tahun Anggaran 2025 menunjukkan seluruh aspek perencanaan, teknik, operasional, hingga administrasi keuangan telah berjalan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan yang berlaku.
Ia berharap dukungan Pemerintah Daerah terus diperkuat, baik melalui kebijakan regulasi maupun fasilitasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Kami optimistis dengan sinergi antara pemerintah daerah dan PDAM, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan terus meningkat sekaligus memperkuat ketahanan air bersih di Lombok Timur,” ujarnya.
Rapat Pertanggungjawaban Direksi PDAM Lombok Timur tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Perekonomian, sejumlah kepala OPD terkait, serta para direktur BUMD.
