Selong, insightntb.com– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Penguatan IKD dinilai semakin penting seiring dengan upaya pemerintah memperbaiki akurasi data kependudukan dan data perlindungan sosial (Perlinsos) digital.
Hal tersebut menjadi perhatian Pemkab Lombok Timur menyusul masih adanya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian desil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menyampaikan hal tersebut saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Selasa (15/9).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur itu dihadiri perwakilan sejumlah OPD, BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa, dan puskesmas.
Perlinsos Digital Diharapkan Perbaiki Data Desil
Sekda menjelaskan, banyaknya penduduk Lombok Timur yang mencapai sekitar 1,471 juta jiwa menjadi salah satu tantangan dalam memastikan akurasi pencatatan data.
Menurutnya, mekanisme sanggahan melalui Perlinsos digital dapat menjadi salah satu upaya masyarakat untuk memperbaiki data desil agar lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Jumlah penduduk kita besar, jadi wajar ada risiko kesalahan pencatatan data yang juga besar. Karena sekarang sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI), Insyaallah September atau minggu kedua Oktober, selaras dengan keterangan Menteri Sosial, informasi terbaru sekarang sudah menyentuh angka sepuluh koma sekian yang desil rendah,” ujar Juaini.
Ia juga menyebut adanya perubahan data desil dalam jumlah besar sebagaimana disampaikan Menteri Sosial. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran data perlindungan sosial.
IKD Jadi Pintu Masuk Percepatan Pelayanan
Juaini menilai uji coba Perlinsos Digital memberikan dampak positif, termasuk dalam mendorong pemanfaatan IKD.
Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengaktifkan IKD, semakin mudah pula pemerintah memberikan berbagai layanan administrasi.
“Ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat. Ini tugas kita bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi akan mudah melayani warga kita, semakin mudah semakin cepat. Pintu masuk kita adalah IKD,” tegasnya.
Pemkab Lombok Timur pun mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan aktivasi dan validasi IKD. Kolaborasi tersebut melibatkan Dukcapil, BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa, hingga puskesmas.
Sekda Ingatkan Pelayanan di Era Media Sosial
Dalam kesempatan tersebut, Juaini juga mengingatkan aparatur pelayanan publik untuk tetap terbuka terhadap kritik masyarakat.
Ia menyebut tingkat kepekaan digital masyarakat Lombok Timur cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat berbagai pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan dapat dengan cepat disampaikan melalui media sosial.
Karena itu, ia meminta aparatur tidak mudah kehilangan semangat ketika menerima komentar negatif terkait pelayanan.
“Jangan khawatir. Karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah, agar kita kuat. Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan,” pesannya.
Menurut Juaini, kritik masyarakat seharusnya menjadi bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Validasi IKD Lombok Timur Capai 12,22 Persen
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur Parihin menyampaikan bahwa capaian validasi IKD terus mengalami peningkatan.
Ia menjelaskan, pada awal koordinasi Desember tahun sebelumnya, persentase IKD yang tervalidasi berada di kisaran 1,6 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 12,22 persen.
“Artinya, 120 ribu lebih telah tervalidasi IKD. Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” kata Parihin.
Peningkatan validasi IKD tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses layanan, termasuk pendaftaran melalui Perlinsos Digital selain melalui agen yang tersedia.
Dukcapil Lombok Timur juga mencatat sejumlah capaian dalam pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya masuk dalam 10 besar nasional untuk perekaman e-KTP.
Selain itu, Dinas Dukcapil Lombok Timur juga mewakili Kabupaten Lombok Timur dalam penilaian tingkat nasional terkait pembangunan zona integritas di bidang pelayanan.
Desa dan Rumah Sakit Raih Penghargaan
Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada desa dan rumah sakit yang dinilai memiliki kinerja pelayanan administrasi kependudukan terbaik tahun 2026.
Penghargaan diberikan kepada RSIA Permata Hati, Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur, dan Desa Beriri Jarak.
Melalui penguatan IKD dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Lombok Timur berharap proses administrasi kependudukan dapat semakin mudah, cepat, dan terintegrasi. Penguatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital di daerah.
