Selong, insightntb.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Kamis (20/8).
Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur tersebut digelar sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan.
Pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang pelaksanaan forum kemitraan tahun 2026.
Kesehatan Menjadi Prioritas Pembangunan
Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, kualitas kesehatan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan berbagai program pembangunan.
“Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan,” ujar Haerul Warisin.
Karena itu, Bupati menilai Forum Kemitraan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan sekaligus mencari langkah bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur.
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Harus Transparan
Bupati juga menyoroti besarnya jumlah masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Kondisi tersebut berimplikasi pada besarnya beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah.
Meski menghadapi tantangan anggaran, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Bupati menyebut pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan legislatif untuk mencari solusi dengan mengedepankan keterbukaan dan transparansi.
“Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan dalam pengelolaan program kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pj. BPJS Diminta Responsif Tangani Persoalan Peserta
Bupati meminta Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur memperkuat koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat mengakses layanan kesehatan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penghapusan peserta BPJS yang sebelumnya telah terdaftar pada fasilitas kesehatan.
Bupati meminta setiap kasus semacam itu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
“Jika ada peserta yang sebelumnya terdaftar di fasilitas kesehatan lalu terhapus, permasalahan itu harus segera diperbaiki agar masyarakat tetap terlindungi jaminan kesehatannya,” katanya.
Mutu Tenaga Kesehatan hingga Ketersediaan Obat
Selain aspek kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Bupati meminta peningkatan mutu tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan medis, serta obat-obatan agar kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara optimal.
Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga mendapat perhatian. Menurut Bupati, lingkungan fasilitas kesehatan yang bersih merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan masyarakat.
Ia meminta pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan ruang pelayanan tidak digunakan untuk menempatkan barang-barang pribadi yang berpotensi mengurangi kenyamanan pasien.
Perkuat Sinergi untuk Perlindungan Kesehatan
Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh mitra yang selama ini telah mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan di Lombok Timur.
Ia menilai proses pendaftaran peserta yang cepat serta tidak adanya penolakan terhadap calon peserta merupakan bagian penting dalam memberikan akses perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Sinergi antara BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, dinas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, serta instansi terkait lainnya juga perlu terus diperkuat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang lebih adil dan menyeluruh bagi masyarakat.
Pemda Kaji Penyesuaian Kegiatan Tahun 2026
Menyikapi tantangan pembiayaan, Bupati menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas karena merupakan salah satu layanan dasar pemerintah.
Untuk memastikan keberlanjutan pelayanan, pemerintah daerah akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan pada tahun 2026 dengan tetap menempatkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai perhatian utama.
Forum Kemitraan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan fasilitas kesehatan.
Dalam struktur forum tersebut, Bupati Lombok Timur bertindak sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai ketua, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong sebagai sekretaris.
Sementara itu, anggota forum terdiri atas Komisi II DPRD Lombok Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, serta BPJS Kesehatan Cabang Selong.
