Selong, insightntb.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menginstruksikan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan guna mempercepat implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Lombok Timur.
Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan jajaran pejabat daerah hingga 300 relawan pemuda untuk memastikan data penerima manfaat akurat dan tepat sasaran.
Arahan itu disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (23/7).
Menurut Haerul Warisin, validitas data menjadi kunci utama keberhasilan digitalisasi bansos sekaligus menjawab berbagai persoalan penyaluran bantuan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk memperbaiki seluruh data kemiskinan.
Tidak boleh ada lagi data yang tidak akurat atau abal-abal karena data yang benar akan menentukan tepat tidaknya bantuan diterima masyarakat,” tegasnya.
Bupati Akui Progres Awal Masih Rendah
Bupati mengaku tidak terkejut saat menerima laporan bahwa capaian awal aktivasi digitalisasi bansos di Lombok Timur masih berada di kisaran satu persen.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat jumlah penduduk dan angka kemiskinan di Lombok Timur tergolong tinggi.
Ia optimistis progres pendataan akan meningkat setelah seluruh perangkat daerah bergerak secara terpadu.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan dari dinas terkait. Prosesnya memang belum optimal, tetapi saya yakin Lombok Timur terbiasa bekerja cepat. Dengan kolaborasi semua pihak, data masyarakat akan semakin lengkap dan akurat,” ujarnya.
Libatkan Pejabat Daerah dan 300 Relawan
Untuk mempercepat proses verifikasi data, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), serta membentuk satuan tugas (satgas) dan tim kerja khusus.
Selain itu, sebanyak 300 relawan dari berbagai organisasi kepemudaan akan diterjunkan langsung ke lapangan guna membantu proses pendataan dan verifikasi masyarakat penerima bantuan sosial.
Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya integritas dalam proses pendataan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
BPKP: Lombok Timur Jadi Daerah Percontohan Digitalisasi Bansos
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Ahmad Bashori, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung program digitalisasi bantuan sosial.
Ia menjelaskan bahwa Lombok Timur telah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (piloting) implementasi digitalisasi bansos pemerintah pada tahun 2026.
Program tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Sosial yang dimonitor langsung oleh BPKP serta dikoordinasikan Dewan Ekonomi Nasional.
Namun demikian, berdasarkan hasil monitoring, progres pelaksanaan di Lombok Timur masih perlu dipercepat.
“Saat ini jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar baru sekitar 7.000-an. Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan daerah piloting lainnya sehingga diperlukan percepatan dari seluruh pihak,” jelas Ahmad Bashori.
IKD dan Validasi Data Jadi Tantangan
Selain rendahnya jumlah pendaftaran KPM, BPKP juga mencatat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Lombok Timur baru mencapai sekitar tujuh persen.
Padahal, IKD menjadi instrumen penting dalam proses validasi data yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga mampu memastikan bantuan sosial disalurkan secara lebih akurat.
BPKP juga mengidentifikasi sejumlah tantangan lain, di antaranya perlunya penguatan regulasi daerah, strategi komunikasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas jaringan internet di beberapa wilayah.
Wawancara: Data Valid Jadi Prioritas Pemkab Lombok Timur
Usai kegiatan, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa pembenahan data kemiskinan akan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan.
“Kami ingin memastikan seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Karena itu, proses verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh OPD, relawan, hingga pemerintah desa agar data yang dihasilkan benar-benar valid,” katanya.
Ia berharap digitalisasi bansos dapat meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial pemerintah.
Kegiatan bertema “Sinergi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Lombok Timur dalam Mewujudkan Perlindungan Sosial Digital yang Terintegrasi, Akurat, Transparan, dan Tepat Sasaran” tersebut dihadiri unsur Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Inspektorat, LKKS, operator LKKS, relawan sosial, serta kader sosial.
