Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorong peningkatan literasi keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan hal tersebut saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama (Rupatama) 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (16/9).
Forum yang mengusung tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya” tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pelaku UMKM Lombok Timur.
Lombok Timur Miliki Potensi UMKM yang Besar
Bupati Haerul Warisin mengatakan Lombok Timur memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga perikanan dan kelautan.
Beragam potensi tersebut menjadi salah satu modal pengembangan UMKM di Lombok Timur yang disebut sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbesar di NTB.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada 2025 telah mengalokasikan suntikan dana tunai sebesar Rp20 miliar untuk membantu permodalan UMKM.
Namun, Bupati mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya mengejar peningkatan jumlah produksi. Menurutnya, kualitas, nilai tambah, tata kelola usaha, dan kemampuan membaca pasar juga harus menjadi perhatian.
“Jangan hanya berfokus pada kuantitas atau jumlah produksi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk sehingga mampu menembus pasar nasional,” ujar Haerul Warisin.
Literasi Keuangan Penting bagi Pelaku UMKM
Bupati menilai keberagaman produk UMKM Lombok Timur perlu diimbangi dengan kemampuan pengelolaan usaha dan literasi keuangan yang memadai.
Menurutnya, produk yang berkualitas akan sulit berkembang apabila tidak didukung manajemen usaha, pemahaman pasar, serta kemampuan mengelola keuangan.
Seluruh proses bisnis, mulai dari produksi, pengelolaan modal, pemasaran hingga menghasilkan nilai ekonomi, membutuhkan pemahaman keuangan yang baik.
Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai penting agar pelaku UMKM dapat mengelola modal secara lebih terukur dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Porang Jadi Salah Satu Potensi Ekonomi Lombok Timur
Selain UMKM, Bupati juga menyoroti potensi komoditas porang yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
Lombok Timur memiliki fasilitas pengolahan porang berkapasitas besar yang dapat mengolah porang segar menjadi tepung porang maupun chips.
“Jika ketersediaan bahan baku dapat dimaksimalkan, komoditas ini diyakini mampu mendongkrak perekonomian masyarakat secara signifikan,” jelasnya.
Haerul menjelaskan, masa tanam porang bergantung pada ukuran bibit. Bibit berukuran lebih besar dapat dipanen dalam waktu sekitar enam hingga delapan bulan dengan berat umbi mencapai enam hingga 10 kilogram.
Produk olahan porang tersebut tidak hanya diarahkan untuk pasar ekspor. Sisa pengolahan tepung porang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk pangan.
Pemkab Siapkan Ekspor Tepung Porang ke Tiongkok
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga tengah mempersiapkan rencana ekspor perdana tepung porang secara langsung ke Tiongkok.
Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian proses perizinan dan karantina.
Ia berharap proses tersebut dapat segera rampung sehingga ekspor tepung porang dapat direalisasikan.
Pengembangan komoditas porang, menurut Bupati, menjadi salah satu contoh bagaimana potensi daerah dapat dikembangkan melalui penguatan produksi, pengolahan, pembiayaan, hingga pemasaran.
Lombok Timur Terima Fasilitasi Terbanyak
Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen menyampaikan bahwa Lombok Timur menjadi daerah yang menerima fasilitasi terbanyak di NTB pada 2026.
Dalam program tersebut terdapat tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik di Lombok Timur yang akan menerima bantuan melalui transfer dana langsung kepada masyarakat.
Untuk memastikan dana dimanfaatkan bagi kegiatan produktif, pemerintah menyiapkan pendampingan literasi keuangan.
Sebanyak 144 pendamping disiapkan untuk mendampingi keluarga penerima manfaat, memperbaiki tata kelola keuangan, serta mendorong pengembangan UMKM lokal agar memiliki daya saing lebih luas.
Iskandar juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, OJK, dan DJPb atas kolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut.
Program Desa Berdaya Diarahkan Tekan Kemiskinan
Iskandar menjelaskan seluruh program pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTB diarahkan untuk mendukung upaya penurunan angka kemiskinan.
Selain penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan absolut yang disebut masih berada di angka 11,17 persen atau sekitar 624 ribu jiwa agar dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Iskandar menyebut ekonomi NTB tumbuh 7,4 persen. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut masih banyak ditopang sektor pertambangan yang dinilai memiliki keterbatasan dalam menyebarkan manfaat ekonomi secara luas.
Karena itu, melalui dokumen RPJMD, Pemerintah Provinsi NTB mendorong transformasi ekonomi secara bertahap dengan memperkuat sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM.
BI Dorong Kesadaran Pengelolaan Keuangan
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho mengatakan keterlibatan BI dalam Forum KSSK sejalan dengan upaya pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Ia mengapresiasi komitmen Pemkab Lombok Timur dalam mengembangkan potensi wilayah melalui program pemberdayaan desa dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, kesamaan arah antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi ruang kolaborasi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
Ignatius berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran dasar para pelaku UMKM mengenai pentingnya pengelolaan keuangan.
Forum KSSK Perkuat Kolaborasi
Forum KSSK NTB Tahun 2026 menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga pengawasan, dan pelaku UMKM untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat Forum KSSK NTB Tahun 2026 secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, perwakilan UMKM Desa Berdaya Lendang Nangka, serta perwakilan UMKM Tenun Nyelangkok dari Desa Berdaya Kembang Kerang.
Melalui kolaborasi tersebut, penguatan literasi keuangan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan UMKM, sehingga potensi ekonomi lokal dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan jangkauan pasar lebih luas.
