Mataram, insightntb.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai menghadapi paradoks dan dilema strategis dalam menentukan figur calon presiden menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Pengamatan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli.
Nasarudin menjelaskan bahwa pertimbangan utama PDIP ke depan tidak lagi sekadar memilih figur yang memiliki tingkat pengenalan (awareness) tinggi di masyarakat, melainkan sosok yang terbukti mampu mengonversi rekam jejak menjadi kepercayaan publik (public trust).
Dilema politik tersebut memunculkan dua nama potensial dengan latar belakang legitimasi yang berbeda, yakni Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan mantan Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo.
“Persoalan terbesar bagi figur seperti Pramono Anung bukan sekadar bekerja dengan baik di pemerintahan, melainkan bagaimana membuat masyarakat mengaitkan keberhasilan di Jakarta dengan kapasitas memimpin Indonesia secara nasional,” ujar Nasarudin Sili Luli, Minggu (20/9/2026).
Pramono Anung dan Modal Legitimasi Legal-Rasional
Dalam perspektif performance legitimacy dan teori modal simbolik Pierre Bourdieu, Pramono Anung dinilai diuntungkan oleh posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jakarta menjadi panggung politik terbuka yang mampu memperlihatkan kapasitas teknokrasi dan manajemen birokrasi seorang pemimpin secara cepat ke tingkat nasional.
Nasarudin menilai Pramono mencerminkan tipe legitimasi legal-rasional ala Max Weber yang bertumpu pada pengalaman, rekam jejak, dan kemampuan eksekutif.
Meski demikian, kinerja yang tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan elektabilitas, sehingga tantangan utama Pramono adalah mengubah capaian kinerja (symbolic capital) menjadi daya tarik elektoral yang nyata di seluruh Indonesia.
Ganjar Pranowo dan Ujian Relevansi Legitimasi Karismatik
Di sisi lain, Ganjar Pranowo dinilai lebih mewakili legitimasi karismatik yang mengandalkan kedekatan emosional, popularitas, dan daya tarik personal. Dengan tingkat pengenalan publik yang sudah maksimal pasca-Pilpres 2024, Ganjar aktif menjaga eksistensi dan komunikasi di ruang digital.
Namun mengutip konsep availability heuristic dari Daniel Kahneman, Nasarudin mengingatkan adanya paradoks popularitas di media sosial, di mana tingginya intensitas kehadiran di ruang publik tidak selalu mencerminkan kekuatan elektoral yang setara.
“Ganjar saat ini sedang berupaya menjaga relevansi politik. Dalam dinamika digital, mempertahankan relevansi sering kali jauh lebih sulit dibandingkan memperoleh popularitas sejak awal. Ia perlu memberikan alasan baru agar publik kembali memberikan dukungan,” kata Nasarudin.
Arah Keputusan PDIP Menuju 2029
Nasarudin menyimpulkan bahwa penetapan calon dari PDIP akan sangat bergantung pada jenis legitimasi yang dinilai paling efektif dalam menjawab tantangan politik 2029—apakah mengandalkan figur dengan rekam jejak kinerja (legal-rasional) atau sosok dengan popularitas serta ikatan emosional yang kuat (karismatik).
Meski penggabungan kedua karakter tersebut secara teoritis ideal, peta persaingan tetap akan dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi, dinamika elite, serta pergeseran preferensi pemilih.
Pada akhirnya, keputusan PDIP akan menguji apakah partai memilih figur yang sedang membuktikan kapasitas lewat kinerja nyata atau sosok yang telah melekat kuat dalam memori kolektif publik.
