Selong, insightntb.com – Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Penilaian Desa Berkinerja Baik Tahun 2026 pada bidang konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Tahapan penilaian dilanjutkan dengan wawancara secara daring, Selasa (15/9), setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan.
Tim penilai berasal dari Sekretariat Presiden hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Wawancara tersebut diikuti Kepala Desa Sakra Selatan Lalu Burhan bersama jajaran.
Hadir pula Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Lombok Timur.
Wabup didampingi Kepala Bappeda, Kepala DP3AKB, pendamping keluarga, PLKB, serta unsur PKK.
Wabup Apresiasi Kinerja Desa Sakra Selatan
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, kader, serta masyarakat Desa Sakra Selatan atas capaian tersebut.
Dengan jumlah penduduk mencapai 8.435 jiwa, Wabup memproyeksikan Sakra Selatan sebagai salah satu desa yang dapat dikembangkan menjadi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan.
“Data yang akurat sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Apa yang dicapai Desa Sakra Selatan menunjukkan bahwa konvergensi penanganan stunting dapat berjalan ketika seluruh komponen bekerja bersama,” ujar Edwin.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah desa, pemerintah daerah, kader, pendamping, serta masyarakat dalam menjalankan berbagai program pencegahan stunting.
Kemendes PDT Apresiasi Partisipasi Masyarakat
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Kemendes PDT Andrey Iksan Lubis turut mengapresiasi kinerja Pemerintah Desa Sakra Selatan dan masyarakat.
Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Lombok Timur dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Selain inovasi dan program yang dijalankan, Andrey menilai tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam mendukung pembangunan desa.
Inovasi Getak Mako dan Pangku Turunkan Stunting
Sakra Selatan menjalankan sejumlah inovasi dalam upaya menekan kasus stunting. Di antaranya Gerakan Tolak Merarik Kodek (Getak Mako) dan Percepatan Naikkan Gizi Keluargaku (Pangku).
Program tersebut diperkuat melalui gerakan orang tua asuh atau Genting yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui pendampingan organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Desa Sakra Selatan juga menjalin kemitraan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lombok Timur Sakra 3 sebagai bagian dari dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
Alokasikan Rp460 Juta untuk Penanganan Stunting
Dukungan terhadap program penurunan stunting juga dilakukan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Desa Sakra Selatan mengalokasikan sekitar 40 persen APBDes atau lebih dari Rp460 juta untuk mendukung berbagai kegiatan terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagian anggaran tersebut digunakan untuk memberikan insentif kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan kader Posyandu.
Upaya tersebut menunjukkan keterlibatan pemerintah desa dalam memperkuat intervensi terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan stunting, sekaligus memastikan program berjalan secara berkelanjutan.
Kasus Stunting Terus Menurun
Kinerja tersebut tercermin dari penurunan jumlah kasus stunting di Desa Sakra Selatan.
Pada 2024, desa tersebut sempat berada di zona hitam dengan jumlah kasus mencapai 63 orang. Angka tersebut kemudian turun menjadi 42 orang pada 2025.
Sementara hingga triwulan III 2026, jumlah kasus tercatat 29 orang.
Penurunan tersebut menjadi salah satu capaian yang mendukung Desa Sakra Selatan dalam mengikuti Penilaian Desa Berkinerja Baik Tahun 2026.
Keikutsertaan Sakra Selatan dalam penilaian tingkat nasional tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kader, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan stunting di Lombok Timur.
