Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur mencari solusi untuk mempercepat pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang hingga kini belum terealisasi di 127 desa/kelurahan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin (7/9).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan, percepatan pembangunan KDKMP menjadi tanggung jawab bersama karena fasilitas tersebut merupakan aset yang dibangun pemerintah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi untuk kita selesaikan bersama. Saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar semua Desa/Kelurahan di Lombok Timur harus segera memiliki KDKMP,” tegasnya.
127 Gerai KDKMP Belum Dibangun
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat koordinasi, dari total 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 101 gerai KDKMP saat ini masih dalam proses pembangunan. Sementara 26 gerai telah menyelesaikan pembangunan.
Dengan demikian, masih terdapat 127 gerai KDKMP yang belum dibangun. Jumlah tersebut mencapai sekitar 50 persen dari total gerai yang direncanakan.
Salah satu persoalan utama yang menghambat pembangunan adalah ketersediaan lahan. Sejumlah lahan yang tersedia dinilai belum memenuhi persyaratan, terutama dari sisi lokasi yang kurang strategis.
Menurut Bupati, kondisi tersebut harus segera dicarikan jalan keluar agar pembangunan KDKMP tidak berjalan timpang antarwilayah.
Empat Opsi Penyiapan Lahan
Bupati Haerul Warisin menyampaikan terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan lahan pembangunan KDKMP.
Pertama, pembangunan dapat dilakukan di atas tanah pecatu. Kedua, apabila tanah pecatu berada di lokasi yang kurang strategis, pemerintah desa dapat mengupayakan tukar guling.
Ketiga, desa dapat memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Keempat, opsi lainnya adalah menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB.
Bupati meminta kepala desa dan penjabat kepala desa segera berkomunikasi dengan masyarakat untuk mencari lokasi yang memenuhi ketentuan.
“Kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, coba mulai komunikasi dengan masyarakat setempat. Jika lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya,” ujarnya.
Bupati: Jangan Sampai Pembangunan KDKMP Timpang
Bupati menilai pembangunan KDKMP perlu dipercepat agar seluruh desa/kelurahan mendapatkan fasilitas yang relatif setara.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tersebut merupakan kesempatan yang perlu dimanfaatkan secara optimal karena pembiayaannya berasal dari pemerintah.
“Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh Pemerintah dengan dana Rp1 miliar. Maka harus kita manfaatkan,” tegas Haerul Warisin.
Dari sisi pemerintah daerah, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pembangunan KDKMP dapat berjalan sesuai target.
Kodim 1615 Lombok Timur Kawal Pembangunan
Dalam rapat tersebut, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan KDKMP di sejumlah desa/kelurahan bukan disebabkan proyek mangkrak, melainkan karena pembangunan belum dimulai.
Pada pembangunan tahap II, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Selain itu, 15 titik berada pada progres 91–99 persen, 20 titik mencapai 81–90 persen, sedangkan 68 titik masih berada pada progres 71 persen ke bawah.
Dandim juga memaparkan sebaran 127 KDKMP yang belum dibangun di sejumlah kecamatan. Sakra Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 20 desa.
Sarana Prasarana Didistribusikan Bertahap
Selain pembangunan fisik, KDKMP yang telah selesai juga akan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana.
Hadiyansyah menyebut terdapat 17 jenis sarana prasarana yang disiapkan untuk setiap unit KDKMP, antara lain truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas.
Namun, seluruh sarana tersebut belum didistribusikan secara bersamaan karena pengirimannya masih dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat.
“Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat,” jelasnya.
Dua Kendala Pembangunan Mulai Dituntaskan
Menurut Dandim, terdapat dua persoalan utama yang sempat menghambat pembangunan KDKMP, yakni adanya klaim kepemilikan lahan oleh ahli waris dan penolakan masyarakat terhadap penggunaan lahan tertentu.
Persoalan klaim lahan oleh ahli waris disebut telah dimediasi dan diselesaikan. Begitu pula keberatan masyarakat terkait penggunaan lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga telah mendapatkan penyelesaian.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI, dan masyarakat agar persoalan di lapangan dapat diselesaikan tanpa menghambat pembangunan.
Pemda dan Kodim Buka Ruang Diskusi
Bupati Lombok Timur juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Kodim 1615 Lombok Timur dalam mendukung percepatan pembangunan fisik dan logistik KDKMP.
“Semangat membangun dari TNI inilah yang sangat kita perlukan,” puji Bupati.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang diskusi bagi Pemkab Lombok Timur, Kodim 1615, serta para kepala desa dan lurah untuk membahas persoalan lahan dan menentukan alternatif penyelesaian di masing-masing wilayah.
Pemda Lombok Timur berharap koordinasi dan kolaborasi lintas sektor tersebut mampu mempercepat pembangunan 127 gerai KDKMP yang belum terealisasi, sehingga seluruh desa/kelurahan di Lombok Timur dapat memiliki fasilitas koperasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Lombok Timur, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur.
