Insightntb.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyayangkan keputusan pihak penggugat yang mendadak mencabut gugatan terkait Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah miliknya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Padahal, Gibran mengaku telah menyiapkan bukti-bukti lengkap untuk pembuktian di persidangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran usai menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, pada Jumat (30/10/2026).
Mantan Wali Kota Surakarta itu menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh jalur peradilan serta mendukung keterbukaan informasi agar polemik pendidikannya dapat benderang di mata publik.
“Kami sudah menyiapkan semua dokumen untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya tapi mau bagaimana lagi, penggugatnya malah mundur. Kita hormati seluruh proses peradilan di PTUN agar memberikan kejelasan kepada masyarakat,” ujar Gibran Rakabuming Raka, Jumat (30/10/2026).
Perkara hukum ini bermula saat PT Mercy Toga Kirana yang diwakili pakar hukum tata negara Denny Indrayana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.
Penggugat memohon PTUN membatalkan SK No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Namun, saat persidangan memasuki agenda jawab-menjawab pada Kamis (29/10/2026), tim kuasa hukum penggugat memutuskan walk out dan mencabut gugatannya secara resmi. Pada momen persidangan yang sama, tim kuasa hukum Gibran telah memaparkan riwayat pendidikan serta memperlihatkan dokumen asli pendidikan Gibran kepada Majelis Hakim PTUN.
Pencabutan gugatan di PTUN tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Gibran mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan seluruh warga negara secara setara (equality before the law), sehingga peradilan adalah forum terhormat untuk menguji kebenaran formal dan material.
