Mataram, insightntb.com – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mataram mengkritik keras Pemerintah Kota Mataram menyusul meninggalnya Muhammad Gibran Anugrah Aditya, pelajar SMP Negeri 3 Mataram berusia 14 tahun yang menjadi korban pembacokan di Jalan Udayana pada Minggu dini hari (25/10/2026).
KAMMI Mataram menilai tragedi ini harus menjadi momentum untuk mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan ruang publik dan melindungi anak dari ancaman kekerasan. Meninggalnya seorang pelajar dalam aksi kekerasan jalanan menunjukkan bahwa persoalan keamanan remaja membutuhkan perhatian serius, terukur, dan berkelanjutan.
Kabid Kebijakan Publik KAMMI Mataram, Sam Syukur Rahman, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya hadir setelah korban berjatuhan. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan langkah pencegahan yang konkret, sistem pengawasan yang efektif, serta kebijakan perlindungan anak yang benar-benar berjalan di lapangan.
“Jangan sampai pemerintah baru sibuk mengeluarkan imbauan setelah nyawa seorang pelajar melayang. Keselamatan anak bukan sekadar urusan keluarga dan sekolah, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dalam memastikan ruang publik aman bagi masyarakat.” tegas Sam Syukur Rahman.
Kasus yang merenggut nyawa Gibran menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Mataram. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana sistem pencegahan kekerasan remaja telah berjalan, bagaimana titik rawan kejahatan dipetakan, dan seberapa efektif koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, sekolah, serta lingkungan masyarakat.
KAMMI Mataram menegaskan bahwa kritik ini bukan upaya mengambil keuntungan dari duka keluarga korban. Kritik ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah bahwa keselamatan warga, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama.
Ketika seorang pelajar kehilangan nyawa akibat kekerasan jalanan, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan dan mekanisme pencegahan yang selama ini diterapkan. Jangan sampai respons pemerintah hanya muncul setelah tragedi terjadi, sementara upaya pencegahan belum mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Sam menilai evaluasi kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan berbasis data. Pemerintah perlu menjelaskan langkah pencegahan yang telah dijalankan sebelum kejadian, kendala yang dihadapi, serta tindakan korektif yang akan diambil agar tragedi serupa tidak terulang.
“Kami tidak ingin tragedi ini berakhir sebagai berita duka yang kemudian dilupakan. Pemerintah harus berani mengevaluasi diri. Jika kebijakan yang ada belum mampu memberikan rasa aman, maka kebijakan tersebut harus diperbaiki, bukan sekadar dipertahankan secara administratif.” ujarnya.
Pemerintah Kota Mataram telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.1.4/3169/Disdik/X/2026 yang mengatur peningkatan pengawasan dan pembatasan aktivitas pelajar pada malam hari, termasuk imbauan agar siswa tidak berkeliaran di luar rumah setelah pukul 20.00 WITA. Kebijakan tersebut perlu dikaji dari segi efektivitas, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap perlindungan anak.
KAMMI Mataram mengingatkan bahwa pembatasan jam malam tidak boleh menjadi satu-satunya respons terhadap persoalan kekerasan remaja. Kebijakan tersebut harus disertai langkah yang lebih menyeluruh, seperti pemetaan titik rawan, patroli terarah, pencegahan kepemilikan senjata tajam, pengawasan aktivitas kelompok remaja, serta penguatan pendampingan sosial dan pendidikan karakter.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaannya, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya.
Lebih jauh, tanggung jawab perlindungan anak tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada orang tua dan sekolah hanya karena peristiwa terjadi di luar jam belajar. Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang aman melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan pelayanan publik yang efektif.
KAMMI Mataram mendesak Pemerintah Kota Mataram mengambil langkah konkret sebagai berikut.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan dan pencegahan kekerasan remaja, termasuk mengidentifikasi kelemahan koordinasi dan pengawasan di lapangan.
Kedua, memperkuat koordinasi dengan Polresta Mataram, Polda NTB, sekolah, keluarga, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta unsur masyarakat untuk memetakan dan menangani titik rawan kekerasan.
Ketiga, mendorong penanganan tegas terhadap peredaran, kepemilikan, dan penggunaan senjata tajam untuk tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, membangun sistem pencegahan yang melibatkan sekolah, keluarga, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Pendekatan ini perlu menggabungkan pengawasan, pendidikan karakter, pendampingan psikososial, serta penanganan dini terhadap perilaku berisiko.
Kelima, menyampaikan kepada publik hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut yang terukur. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa tragedi ini menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar pernyataan dan imbauan sesaat.
KAMMI Mataram menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya surat edaran yang diterbitkan, melainkan pada kemampuan kebijakan tersebut mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
Kematian Gibran tidak boleh berhenti sebagai berita duka yang perlahan dilupakan. Tragedi ini harus menjadi titik evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Kota Mataram, untuk membenahi sistem perlindungan anak dan keamanan ruang publik.
KAMMI Mataram turut menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Muhammad Gibran Anugrah Aditya. Tidak ada kebijakan yang dapat mengembalikan nyawa korban. Namun, pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kami menuntut tanggung jawab, bukan sekadar pernyataan. Kami mendesak evaluasi, bukan sekadar imbauan. Dan kami mengingatkan bahwa keselamatan pelajar harus menjadi prioritas yang dibuktikan melalui tindakan nyata,” ujar Rahman.
Pemerintah Kota Mataram harus menjadikan tragedi ini sebagai momentum pembenahan serius. Jangan menunggu korban berikutnya untuk menyadari bahwa perlindungan anak dan keamanan warga merupakan tanggung jawab yang tidak dapat ditunda.
