Selong, insightntb.com – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya penghasil pendapatan, diminta memperluas penggunaan kanal pembayaran digital guna menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Haerul Warisin saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10).
Bupati menilai capaian TP2DD Lombok Timur pada 2025 patut diapresiasi. Namun, prestasi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri karena daerah lain juga terus meningkatkan kualitas digitalisasi transaksi pemerintahan.
Menurutnya, capaian yang telah diraih harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja, terutama dalam memperluas implementasi transaksi non-tunai pada seluruh sektor penerimaan daerah.
Optimalisasi Kanal Pembayaran Digital untuk Tekan Kebocoran PAD
Haerul meminta TP2DD bersama OPD penghasil pendapatan memastikan setiap titik penerimaan memiliki fasilitas pembayaran digital yang mudah diakses masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kebocoran sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan daerah.
Selain memperluas kanal pembayaran, pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh transaksi tercatat secara sistematis sehingga proses rekonsiliasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.
Ia menegaskan bahwa elektronifikasi tidak sebatas mengubah metode pembayaran dari tunai menjadi non-tunai, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan dan peningkatan pendapatan daerah.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Haerul.
Melalui pemanfaatan data transaksi digital, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak, menemukan potensi pendapatan yang belum tergarap, mengurangi kebocoran, serta mempercepat proses pengambilan kebijakan.
Literasi Digital dan Infrastruktur Masih Menjadi Tantangan
Di hadapan pimpinan OPD yang hadir, Haerul juga mengakui bahwa penerapan digitalisasi masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan jaringan internet dan tingkat literasi digital masyarakat menjadi tantangan yang perlu ditangani secara bersama.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan sinergi, baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat maupun meningkatkan dukungan infrastruktur dan kualitas layanan pembayaran digital.
Menurutnya, keberhasilan elektronifikasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan tersebut.
Bupati berharap TP2DD tidak hanya berorientasi pada pencapaian indeks digitalisasi, melainkan mampu membangun ekosistem transaksi digital yang matang, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Bank Indonesia Soroti Realisasi Digitalisasi Lombok Timur
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ignatius Adhi Nugroho, menyampaikan bahwa Lombok Timur mencatatkan capaian indeks digitalisasi terbaik di NTB dengan skor 98,5 persen.
Capaian tersebut menunjukkan performa yang kuat dan relatif stabil. Meski demikian, Ignatius menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan implementasi digitalisasi, terutama pada aspek realisasi yang tercatat sebesar 85 persen.
Ia mendorong penguatan evaluasi berbasis data melalui pemantauan transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, serta jenis penerimaan daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui sektor yang sudah berjalan optimal maupun bagian yang masih membutuhkan intervensi.
Selain itu, optimalisasi layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah juga perlu menjadi perhatian. OPD bersama bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diharapkan meningkatkan visibilitas kanal pembayaran melalui loket pelayanan, media sosial, dan berbagai saluran informasi publik.
Langkah tersebut dinilai dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus meningkatkan penggunaan layanan pembayaran digital.
TP2DD Perkuat Sinergi dan Rumuskan Strategi Digitalisasi
High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur tersebut turut dihadiri akademisi dan praktisi bidang keuangan. Kegiatan juga diisi dengan diskusi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan serta merumuskan alternatif penyelesaian dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor sehingga implementasi elektronifikasi berjalan lebih efektif.
Penguatan sistem transaksi digital diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan PAD Lombok Timur.
