Mataram, insightntb.com – Tiga provinsi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dengan besaran kenaikan berbeda. Bali mencatat UMP tertinggi mencapai Rp 4,5 juta per bulan, sedangkan NTB dan NTT masih berada di kisaran Rp 2 juta.

Advertisement

Berdasarkan penetapan masing-masing gubernur, UMP Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287, NTB Rp 2.921.059, dan NTT Rp 2.602.441. Terdapat selisih hampir Rp 2 juta antara UMP tertinggi di Bali dan terendah di NTT.

Dari sisi persentase, Bali juga mencatat kenaikan paling besar, yakni 42,15 persen. Sementara itu, UMP NTB naik 9,245 persen dan NTT sebesar 5,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Berikut perbandingan UMP di Bali, NTB, dan NTT:

1. Bali: UMP 2027 Tertinggi Rp 4.559.287

Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan. Angka tersebut naik Rp 1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 3.207.459.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 yang ditandatangani pada Jumat (20/11/2026).

Selain UMP, Koster menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp 4.644.907 per bulan.

Sebelum menetapkan angka tersebut, Koster sempat mempertimbangkan UMP sebesar Rp 4,2 juta sebagai jalan tengah antara kepentingan pekerja dan kemampuan pelaku usaha. Angka itu diperoleh melalui pendekatan 75 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang mencapai sekitar Rp 5,6 juta.

Namun, perwakilan buruh meminta Koster mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp 4,56 juta. Mereka juga mengusulkan angka Rp 4,7 juta sebagai tahapan menuju pemenuhan KHL.

Buruh menilai UMP Bali sebelumnya baru memenuhi sekitar 57 persen KHL. Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah.

Aspirasi tersebut disampaikan sekitar 300 buruh yang menggelar aksi di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, Jumat (20/11). Sebanyak 10 perwakilan buruh kemudian berdialog dengan Koster di Kantor Gubernur Bali.

Dalam pembahasan lanjutan, Koster sempat mempertimbangkan angka Rp 4,4 juta sebelum akhirnya menetapkan UMP sebesar Rp 4.559.287 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.

2. NTB: UMP 2027 Naik Jadi Rp 2.921.059

Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati posisi kedua dengan UMP 2027 sebesar Rp 2.921.059 per bulan. Angka tersebut naik Rp 247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.673.861.

Kenaikan tersebut ditetapkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026. Keputusan itu ditandatangani pada 20 November 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan penetapan UMP telah mengikuti mekanisme pengupahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Gubernur Iqbal juga mempertimbangkan aspirasi buruh yang menginginkan kenaikan lebih tinggi. Namun, Pemprov NTB berupaya mencari titik tengah agar kenaikan upah tetap mengakomodasi harapan pekerja tanpa membebani kemampuan pelaku usaha.

Pemprov NTB berharap kenaikan UMP dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha.

3. NTT: UMP 2027 Terendah Rp 2.602.441

Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan UMP terendah di antara Bali dan NTB. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 2.602.441 per bulan, naik Rp 146.543 atau 5,97 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.455.898.

Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan NTT yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi. Pembahasan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kebutuhan hidup layak, kemampuan dunia usaha, serta aspirasi pekerja.

Penghitungan UMP mengacu pada formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan NTT merekomendasikan penggunaan nilai alfa sebesar 0,7 hingga akhirnya ditetapkan kenaikan sebesar 5,97 persen.

UMP NTT 2027 berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan membayar upah sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTT, Yosef Rasi, menyatakan perusahaan yang membayar upah di bawah UMP akan diberikan teguran bertahap. Jika teguran tidak diindahkan, pemerintah akan mencabut izin perusahaan.