Mataram, insightntb.com – Parkir Islamic Center NTB kini berbayar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai memungut retribusi parkir dan pemanfaatan fasilitas di kawasan Masjid Raya Hubbul Wathan sejak 19 November 2026, menggantikan skema infak yang berlaku sebelumnya.
Kebijakan ini bersandar pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“Tarif parkir IC mulai berlaku sejak Perda 3/2026 tentang PDRD,” ungkap Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Yuni Hariadi, dikutip dari Radar Lombok, Minggu (22/11).
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tarif parkir dibedakan sesuai jenis kendaraan. Bus dikenakan Rp15 ribu per unit, Hiace Rp10 ribu, minibus Rp3 ribu, dan sepeda motor Rp2 ribu.
Selain tarif parkir reguler, pemerintah juga menetapkan tarif khusus bagi kendaraan yang menginap. Minibus dikenakan Rp15 ribu, sedangkan sepeda motor Rp10 ribu per hari.
Pemprov tetap memberi pengecualian bagi pengunjung yang datang untuk beribadah di Masjid Raya Hubbul Wathan. Menurut Yuni, pembebasan tarif hanya berlaku bagi mereka yang melaksanakan salat di masjid tersebut.
“Soal cara membedakan jemaah dengan wisatawan, pengunjung yang menyatakan tujuannya untuk salat atau beribadah otomatis tidak dikenai tarif parkir,” jelas Yuni.
Penerapan tarif ini tidak sederhana di lapangan. Islamic Center tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi destinasi wisata religi dan ruang publik yang ramai dikunjungi warga. Karena itu, dibutuhkan mekanisme yang jelas untuk membedakan pengunjung yang beribadah dengan yang sekadar berwisata. Dari keterangan yang tersedia, mekanisme tersebut baru dijelaskan sebatas pernyataan tujuan kedatangan pengunjung, sedangkan pengawasannya di lapangan belum diuraikan.
Di sisi lain, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, yang selama ini terlibat dalam pemakmuran Masjid Raya Hubbul Wathan, mengaku belum mengetahui secara rinci kebijakan baru tersebut. Kepala Biro Kesra Setda NTB Amir menyebut urusan parkir, retribusi, dan pengelolaan pendapatan di kawasan Islamic Center merupakan kewenangan BKAD, bukan Biro Kesra.
“Sebelumnya parkir memang dikelola lewat infak masyarakat. Namun untuk perubahan menjadi retribusi resmi, pihaknya mengaku belum menerima koordinasi khusus. Tugas Biro Kesra berfokus pada kegiatan keagamaan seperti pengisian kegiatan imtak dan pengajian,” tegasnya.
Pengelolaan masjid sendiri berada di bawah Dewan Pengelola Islamic Center, yang untuk saat ini mendapat penugasan mengurus aktivitas masjid, khususnya di lantai dua. Amir menegaskan pendapatan dari retribusi parkir tidak tercatat sebagai bagian dari pengelolaan pemakmuran masjid. Dana kegiatan masjid selama ini bersumber dari kotak amal yang tersedia di area masjid.


