Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD Lombok Timur menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bersama dalam mengarahkan kebijakan fiskal daerah agar semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penandatanganan dilakukan setelah DPRD Lombok Timur menyetujui penetapan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna XIII Rapat ke-2 DPRD Lombok Timur, Jumat (28/8).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam pembahasan KUA dan PPAS.
Menurutnya, proses pembahasan anggaran merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Anggaran Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat
Haerul menegaskan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen menjaga sinergi dengan DPRD untuk memastikan tata kelola fiskal daerah berjalan secara berkesinambungan.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen dalam mengawal pelaksanaan anggaran yang telah disepakati, terutama pada sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Mari kita perkuat komitmen bersama untuk mengawal implementasi anggaran ke depan, utamanya pada sektor-sektor mendasar seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan layanan kesehatan yang merata, penguatan konektivitas infrastruktur, serta percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujar Haerul.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan anggaran, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaannya agar program yang telah ditetapkan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
Momentum Hari Jadi Lombok Timur
Menjelang peringatan Hari Jadi ke-131 Lombok Timur, Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia menyebut semangat kebersamaan yang diusung dalam tema Hari Jadi Lombok Timur perlu diwujudkan melalui kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.
Kolaborasi tersebut mencakup penyatuan langkah, penyelarasan kebijakan, serta upaya bersama dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Semangat kebersamaan harus kita wujudkan dalam kerja nyata, termasuk melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan agenda pembangunan,” pesan Bupati.
Badan Anggaran Soroti Prioritas Belanja
Sebelumnya, dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan Hj. Nirmala Rahayu Luk Santi, DPRD Lombok Timur mengingatkan agar alokasi belanja masing-masing perangkat daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Prioritas juga diberikan pada urusan wajib pemerintah serta penyediaan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain belanja daerah, Badan Anggaran turut menyoroti optimalisasi pendapatan daerah, khususnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan melalui upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi pendapatan daerah.
Realisasi Anggaran Diminta Dikawal dan Dievaluasi
Badan Anggaran juga meminta Pemkab Lombok Timur melakukan evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan serta realisasi anggaran.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan target makro pembangunan, pendapatan, dan belanja daerah dapat tercapai sesuai perencanaan.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026, baik pembangunan fisik maupun nonfisik.
Percepatan realisasi tersebut dinilai penting agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Eksekutif dan Legislatif Kawal Implementasi Anggaran
Penetapan KUA dan PPAS 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah Kabupaten Lombok Timur.
rKesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan terhadap implementasinya.
Dengan penguatan koordinasi antara eksekutif, legislatif, OPD, serta seluruh pemangku kepentingan, kebijakan anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Lombok Timur secara berkelanjutan.
Rapat paripurna yang berlangsung di Rupatama DPRD Lombok Timur tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta 30 dari total 50 anggota DPRD Lombok Timur.
