Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima kunjungan kerja Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Poltekkes Mataram.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (24/6).
Kunjungan ini merupakan bagian dari program pendampingan percepatan penurunan dan pencegahan stunting yang dilaksanakan pemerintah pusat bersama Bank Dunia. Lombok Timur menjadi salah satu dari lima daerah di Indonesia yang terpilih mengikuti program tersebut, bersama Kabupaten Bandung Barat, Lebak, Mamuju, dan Landak.
Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memperkuat strategi, mengevaluasi capaian, serta merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menekan angka stunting.
Tantangan Integrasi Data dan Intervensi Tepat Sasaran
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar pihak dalam upaya penanganan stunting.
Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi selama ini adalah belum terintegrasinya data secara menyeluruh sehingga berdampak pada efektivitas intervensi di lapangan.
“Kami menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai sumber data. Namun melalui pendampingan ini, kami berhasil mengidentifikasi sejumlah aspek strategis mulai dari tata kelola pembiayaan, konvergensi program di tingkat desa hingga pemetaan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan stunting,” ujarnya.
Berdasarkan hasil analisis data tahun 2024 hingga 2026, ditemukan pola yang relatif serupa. Kasus stunting cenderung meningkat ketika anak memasuki usia di atas enam bulan, kemudian mulai menurun setelah usia 2,5 tahun.
Program Jubir Genting Jadi Inovasi Daerah
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah meluncurkan sejumlah inovasi, salah satunya program Jubir Genting (Jumat Berkah Stunting) yang rutin dilaksanakan setiap Jumat di kantor desa.
Program ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk penyuluh agama yang menyampaikan edukasi mengenai pencegahan stunting dan bahaya perkawinan usia anak dalam setiap kegiatan keagamaan.
“Upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui sektor kesehatan. Karena itu kami menggandeng penyuluh agama, content creator, pegiat seni, hingga komunitas musik untuk menyebarluaskan kampanye Stop Perkawinan Anak dan Cegah Stunting,” kata Edwin.
Selain itu, Wakil Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada para operator yang berperan dalam pengelolaan data stunting. Ia berharap para operator dapat memperoleh Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai bentuk penguatan legalitas dan kepastian tugas.
Kemendagri: Fokus pada Intervensi Berbasis Data
Perwakilan Kemendagri, Iin Afriana, menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting saat ini menjadi salah satu prioritas nasional yang memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya menjadikan stunting sebagai prioritas kebijakan, tetapi memastikan seluruh program yang dirancang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Pendekatan yang digunakan saat ini berbasis data yang lebih terintegrasi. Dengan sistem tersebut, lokasi intervensi dapat ditentukan secara lebih spesifik sehingga penanganan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” jelas Iin.
Ia menambahkan bahwa melalui pemetaan masalah yang komprehensif, pemerintah dapat menentukan desa atau kelurahan yang menjadi lokus utama penanganan stunting sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemanfaatan Aplikasi Digital Perkuat Konvergensi Program
Secara teknis, program pendampingan yang dilakukan pemerintah pusat dan Bank Dunia ini berfokus pada pemanfaatan aplikasi digital yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data lintas sektor.
Melalui sistem tersebut, proses perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi program percepatan penurunan stunting diharapkan menjadi lebih terukur dan berbasis bukti.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
