Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem.
Langkah tersebut meliputi penguatan infrastruktur irigasi dan ketahanan air, modernisasi pertanian, peningkatan kapasitas petani, hingga penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi NTB.
Strategi tersebut mengemuka dalam Diskusi Terbatas yang digelar Lombok Research Center (LRC) bertajuk “Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem”, Kamis sore (15/10).
Diskusi menghadirkan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sebagai narasumber utama dan diikuti sejumlah jurnalis dari berbagai media. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus konsolidasi kebijakan dalam merespons ancaman perubahan iklim yang semakin berdampak terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
El Nino Tekan Produktivitas Pertanian Lombok Timur
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa perubahan iklim, terutama fenomena El Nino, memberikan tekanan terhadap perekonomian daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian.
Fenomena tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, mengurangi ketersediaan air irigasi, serta menggeser jadwal musim tanam hingga sekitar dua bulan.
Kondisi ini membuat sejumlah wilayah di Lombok Timur semakin rentan mengalami kekeringan, terutama kawasan selatan seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru yang sebagian besar memiliki karakteristik lahan tadah hujan.
Menurutnya, dampak perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan penurunan produktivitas pertanian, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi. Penurunan hasil panen, kenaikan harga pangan, serta berkurangnya pendapatan petani dapat memperbesar risiko kemiskinan ekstrem.
Bahkan, tekanan ekonomi dalam keluarga petani berpotensi memicu ketegangan rumah tangga dan meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Karena itu, kebijakan adaptasi perubahan iklim perlu dirancang secara terpadu dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan masyarakat rentan.
Pemkab Siapkan Strategi Pertanian Periode 2027–2029
Wakil Bupati memaparkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur periode 2027–2029 akan difokuskan pada penyelarasan program pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.
Sejumlah prioritas yang disiapkan meliputi penguatan infrastruktur pertanian dan ketahanan air, peningkatan kapasitas petani menuju pertanian modern, serta penguatan kelembagaan petani.
Penguatan kelembagaan tersebut tidak hanya menyasar kelompok gabungan petani (Gapoktan), tetapi juga mencakup pembentukan kelembagaan buruh tani agar seluruh unsur dalam ekosistem pertanian memperoleh ruang pemberdayaan.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan meningkatkan indeks pertanaman agar produktivitas lahan dapat terus ditingkatkan.
Edwin juga mengakui bahwa alokasi anggaran sektor pertanian masih terbatas, yakni tidak lebih dari lima persen dari total belanja daerah. Oleh sebab itu, Pemkab Lombok Timur menerapkan strategi jemput bola untuk memperoleh dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian sekaligus memperluas jangkauan program adaptasi perubahan iklim bagi petani.
Ratusan Infrastruktur Air dan Irigasi Ditangani
Sebagai langkah konkret menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi melalui pembangunan dan penanganan infrastruktur air serta irigasi pertanian.
Hingga 12 Oktober, tercatat sebanyak 97 titik infrastruktur air telah dibangun atau ditangani. Selain itu, terdapat 92 titik irigasi pertanian yang mendapatkan penanganan dengan nilai anggaran mencapai Rp9,2 miliar.
Pemerintah juga membangun 25 sistem irigasi yang mengandalkan partisipasi dan kekompakan masyarakat dalam pengelolaannya.
Tidak hanya itu, sebanyak 265 sistem air perpompaan tengah dibangun melalui program dengan nilai sekitar Rp41 miliar. Pelaksanaannya direncanakan berlangsung hingga Desember.
Pemanfaatan bendungan dan sumber air di sejumlah wilayah juga terus dioptimalkan, termasuk untuk mengatasi persoalan kekeringan di kawasan Sakra.
Dalam pelaksanaannya, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui skema tersebut, dana disalurkan kepada kelompok petani untuk mengelola sekaligus membangun infrastruktur air secara mandiri sesuai kebutuhan di lapangan.
Targetkan Pengembangan 5.000 Hektare Lahan Pertanian
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Lombok Timur juga mendorong transformasi pertanian melalui program Modern Advanced Agriculture System (PMAAS).
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan lahan pertanian sekitar 5.000 hektare hingga Desember.
Upaya tersebut didukung dengan penguatan 197 kelompok petani atau PPL pertanian sebagai mitra pendampingan di lapangan. Pendampingan diharapkan dapat membantu petani meningkatkan kemampuan dalam mengelola lahan, menyesuaikan pola tanam, serta menerapkan teknologi dan praktik pertanian modern.
Di sisi lain, sebagian petani Lombok Timur dinilai telah mulai beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui penyesuaian pola tanam, pemanfaatan sumber air alternatif, dan penerapan metode pertanian modern.
Meski demikian, keberhasilan berbagai program tersebut masih membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, terutama dari Kementerian Pertanian. Karena itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai kebutuhan petani.
Adaptasi Iklim Harus Diikuti Perlindungan Sosial
Wakil Bupati menegaskan bahwa persoalan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur pertanian. Dampaknya yang meluas hingga ke kehidupan sosial masyarakat membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Kegagalan panen dan penurunan pendapatan keluarga petani, misalnya, dapat meningkatkan risiko kemiskinan dan memicu persoalan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, program adaptasi iklim perlu berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Lombok Timur memiliki potensi sektor pertanian yang besar, tetapi keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan.
Untuk itu, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan kebijakan lokal dengan program nasional, mengoptimalkan dukungan Kementerian Pertanian, serta memastikan bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau petani kecil dan kelompok masyarakat rentan.
Dalam diskusi tersebut, persoalan perizinan pertambangan juga disinggung sebagai isu yang perlu dikelola secara hati-hati. Kebijakan di sektor tersebut diharapkan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
LRC Dorong Kolaborasi Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim
Diskusi terbatas yang digelar LRC tersebut menjadi salah satu ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam membahas tantangan perubahan iklim di sektor pertanian.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah perlunya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar program nasional dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan nyata petani di Lombok Timur.
Melalui sinergi lintas sektor, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diharapkan tidak hanya mampu menjaga produktivitas pertanian, tetapi juga melindungi sumber penghidupan masyarakat.
Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan ketahanan pertanian, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim, serta mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan agenda pengentasan kemiskinan ekstrem.
