Lombok Tengah, insightntb.com — Akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah dinilai masih jauh dari inklusif. Keterbatasan fasilitas, lemahnya data, hingga minimnya dukungan anggaran menjadi kendala utama.
Temuan itu mengemuka dalam forum diskusi Koalisi PRIMA yang digelar di Lombok Tengah, Senin (13/4/2026). Forum ini menekankan pentingnya integrasi isu disabilitas ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, Sri Sukarni, mengungkapkan hasil monitoring di sejumlah puskesmas menunjukkan rendahnya kesiapan layanan. Fasilitas dasar seperti ramp dan toilet aksesibel masih banyak yang belum tersedia.
“Masih banyak puskesmas yang belum memiliki ramp sesuai standar, bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Toilet aksesibel juga hampir tidak tersedia,” ujarnya.
Tak hanya itu, fasilitas pendukung seperti handrail, rambu aksesibel, hingga area parkir khusus disabilitas juga minim. Dari sisi layanan, tenaga kesehatan dinilai belum sepenuhnya memiliki kapasitas dalam memberikan pelayanan inklusif.
Sri juga menyoroti lemahnya sistem pendataan. Data disabilitas yang terpilah berdasarkan jenis, usia, dan jenis kelamin belum tersedia secara memadai, padahal penting sebagai dasar perencanaan.
Berdasarkan monitoring, sekitar 68 persen puskesmas mengaku belum memiliki anggaran untuk meningkatkan aksesibilitas. Sisanya terkendala desain bangunan serta keterbatasan sumber daya manusia.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menilai persoalan ini tidak lepas dari kebijakan anggaran daerah. Ia mempertanyakan sejauh mana alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kelompok rentan.
“Apakah anggaran yang kita susun sudah menjawab kebutuhan kelompok paling berisiko? Ini yang harus kita evaluasi,” katanya.
Ramli mengungkapkan anggaran sektor kesehatan di daerah mengalami penurunan signifikan. Anggaran layanan untuk kesehatan reproduksi (kespro) di 29 Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah turun sangat dramatis hingga 83% dari anggaran tahun lalu. Hanya 3 Puskesmas yang tetap berkomitmen menganggarkan layanan kespro tahun ini.
Tren anggaran pengelolaan pelayanan kespro Puskesmas di Lombok Tengah tahun 2024 sebesar Rp 509,28 juta. Tahun 2025 alokasi anggarannya sebesar Rp 419,20 juta, dan di tahun 2026 ini anggarannya sebesar Rp 72,79 juta.
Dampaknya, sejumlah layanan ikut terdampak, termasuk layanan kesehatan reproduksi yang kini hanya tersedia di sebagian kecil puskesmas.
Forum juga menemukan adanya ketimpangan alokasi anggaran antarwilayah. Beberapa puskesmas dengan kebutuhan tinggi justru menerima anggaran yang relatif kecil.
Forum menegaskan bahwa tantangan utama bukan lagi pada kurangnya data atau rekomendasi, melainkan komitmen untuk memasukkan isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD.
“Kalau tidak masuk RKPD, maka tidak akan menjadi prioritas anggaran,” tegas Sri.
Sejumlah rekomendasi disampaikan, mulai dari pembangunan infrastruktur aksesibel, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga penguatan sistem pendataan disabilitas. Pemerintah juga didorong mengoptimalkan sumber pembiayaan seperti BOK dan JKN untuk mendukung layanan inklusif.
Forum berharap hasil diskusi ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan anggaran daerah. Tanpa langkah konkret, layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas dinilai sulit terwujud.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program SPARK–Koalisi PRIMA yang dijalankan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dengan dukungan International Budget Partnership.
