Lombok Timur, insightntb.com – Proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, senilai Rp24,4 miliar menjadi sorotan publik. Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB) mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan teknis dan tata kelola dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sorotan menguat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Jumat (27/2) dan melontarkan teguran keras kepada pihak pelaksana proyek.
Dalam kunjungannya, Trenggono secara terbuka mempertanyakan kualitas bangunan yang dikerjakan, yang disebut melibatkan BUMN konstruksi PT Adhi Karya.
Ia menilai hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan pemerintah. Teguran tersebut terekam dalam sejumlah dokumentasi video dan menjadi perhatian luas di ruang publik.
Inspeksi ini dipandang sebagai sinyal serius terkait pengawasan dan akuntabilitas proyek infrastruktur berbasis anggaran negara.
FKKM NTB Temukan Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi
Sebelum kunjungan menteri, FKKM NTB mengaku telah lebih dulu melakukan investigasi lapangan. Ketua FKKM NTB, Pahri Rahman, menyebut terdapat dugaan ketidaksesuaian antara realisasi pembangunan dengan dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Salah satu temuan yang disorot adalah tidak terealisasinya pembangunan SPBU nelayan yang dalam dokumen awal disebut sebagai bagian integral proyek KNMP.
Saat dikonfirmasi di lapangan, perwakilan pelaksana proyek menyebut anggaran SPBU dialihkan untuk pembangunan komponen lain. Namun, menurut FKKM, perubahan tersebut seharusnya disertai adendum kontrak sebagai dasar hukum penyesuaian anggaran.
“Dalam manajemen proyek pemerintah, setiap perubahan ruang lingkup wajib dibarengi adendum agar ada sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi,” ujar Pahri.
Bupati Lombok Timur Dinilai Belum Bersikap
Selain menyoroti kontraktor, FKKM NTB juga menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum menunjukkan respons tegas terhadap polemik proyek tersebut.
Sikap kepala daerah dinilai penting, mengingat proyek KNMP berdampak langsung pada masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan posisi pemerintah daerah terkait dugaan kejanggalan yang mencuat.
FKKM NTB menyatakan tengah menyiapkan laporan resmi yang akan disampaikan saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nusa Tenggara Barat.
Laporan tersebut tidak hanya menyangkut proyek KNMP Ekas Buana, tetapi juga pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Polres Lombok Timur yang turut disorot.
Menurut FKKM, draf laporan telah disiapkan beserta dokumen pendukung dan kajian teknis atas dugaan pelanggaran spesifikasi maupun tata kelola anggaran.
Publik Desak Audit dan Transparansi
Polemik proyek KNMP Rp24,4 miliar memunculkan sejumlah pertanyaan publik, antara lain: Apakah terdapat audit menyeluruh terhadap proyek tersebut? Apakah perubahan komponen anggaran telah disertai adendum resmi? Bagaimana mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan?
Isu ini tidak hanya menyangkut kualitas konstruksi, tetapi juga reputasi BUMN, kredibilitas pemerintah daerah, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Ke depan, publik menunggu langkah konkret aparat pengawas dan penegak hukum untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.