Selong, insight.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG subsidi 3 kilogram yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menerima audiensi Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) di Ruang Rapat Bupati, Senin (13/4).
Bupati mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi pengalaman pertama yang dihadapi daerah sehingga penanganannya belum dapat dilakukan secara cepat dan tepat sejak awal. Menurutnya, lonjakan permintaan LPG subsidi terjadi di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat Lombok Timur sejak akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi yang terjadi. Situasi ini di luar prediksi karena belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan,” ujar Warisin.
Satgas Pengawasan Akan Diperkuat
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kg melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan LPG.
Pemerintah berencana memperluas keanggotaan satgas dengan melibatkan unsur masyarakat, tokoh daerah, serta pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam pengawasan distribusi barang bersubsidi.
Menurut Bupati, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk memastikan LPG subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak dan mencegah penyalahgunaan distribusi di lapangan.
“Kami akan memperkuat satgas yang sudah ada dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat agar pengawasan distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan transparan,” tegasnya.
Pemda Usulkan Penambahan Kuota LPG Subsidi
Selain memperketat pengawasan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga akan mengajukan penambahan kuota LPG 3 kilogram kepada Pertamina sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Usulan tersebut dinilai penting mengingat pertumbuhan ekonomi daerah turut berdampak pada meningkatnya konsumsi energi rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG.
Pemda berharap tambahan kuota dapat membantu menormalkan kondisi pasar dan mengurangi potensi kelangkaan yang meresahkan masyarakat.
Aspirasi GEMPUR Terkait Pengecer Direspons Positif
Dalam hearing tersebut, GEMPUR juga menyampaikan aspirasi agar pangkalan LPG tetap memberdayakan pengecer dalam rantai distribusi.
Menurut perwakilan GEMPUR, keberadaan pengecer masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis menuju pangkalan resmi.
Pemerintah daerah menilai usulan tersebut layak dipertimbangkan karena pengecer dapat menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil.
“Keberadaan pengecer memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat yang lokasinya jauh dari pangkalan. Hal ini akan menjadi salah satu masukan yang akan kami kaji bersama pihak terkait,” kata Bupati.
Sekda Pastikan Stok LPG Aman
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan bahwa ketersediaan LPG subsidi di tingkat pasokan tidak mengalami kendala.
Menurutnya, stok LPG di Depo Ampenan masih tersedia sesuai kuota yang telah ditetapkan. Persoalan yang terjadi saat ini lebih berkaitan dengan distribusi yang memerlukan pengawasan lebih ketat.
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena stok LPG di Depo Ampenan dalam kondisi aman. Yang perlu kita kawal bersama adalah proses distribusinya agar berjalan lancar dan tepat sasaran,” jelas Juaini Taofik.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi penyaluran LPG subsidi sehingga distribusi dapat berlangsung lebih tertib dan merata.
Kolaborasi Jadi Kunci Normalisasi Distribusi
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menilai penyelesaian persoalan LPG subsidi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, agen, pangkalan, pengecer, dan masyarakat.
Dengan pengawasan yang lebih kuat, penambahan kuota, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi, Pemda optimistis ketersediaan LPG 3 kilogram di Lombok Timur dapat kembali normal dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Wawancara Tambahan
Ketua GEMPUR dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah daerah menerima aspirasi masyarakat.
“Kami berharap langkah penguatan pengawasan ini benar-benar dilaksanakan sehingga masyarakat kecil tidak lagi kesulitan mendapatkan LPG subsidi yang menjadi hak mereka,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara berkala.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Tujuan utama kami adalah memastikan distribusi LPG subsidi berjalan adil, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
