Praya, insightntb.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah mendapat perhatian serius setelah ditemukan sejumlah persoalan pada beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bagi peserta didik.
Berdasarkan data Satgas MBG Lombok Tengah, dari total 158 SPPG yang telah mengantongi izin operasional, baru 119 dapur MBG yang saat ini aktif beroperasi dan melayani sekitar 269.000 peserta didik diwilayah tersebut.
Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengungkapkan bahwa dari dapur yang sudah berjalan, sebagian masih menghadapi kendala terutama terkait mutu sajian makanan dan standar fasilitas bangunan.
“Memang ada beberapa persoalan kualitas, terutama terkait keamanan pangan, baik dari sisi bahan makanan maupun proses pengelolaannya. Selain itu, pada beberapa SPPG juga ditemukan sarana prasarana gedung yang belum memenuhi standar,” ujarnya saat membuka focus group discussion (FGD) di Praya, Minggu (15/3).
Badan Gizi Nasional Beri Peringatan
Permasalahan tersebut juga mendapat perhatian dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah memberikan peringatan kepada pengelola SPPG yang dinilai belum memenuhi standar fasilitas dan keamanan pangan.
Tim BGN bahkan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur MBG di Lombok Tengah.
Dari hasil peninjauan sementara, ditemukan beberapa SPPG yang memiliki kendala pada kelayakan sarana prasarana serta sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“BGN sudah melakukan peninjauan dan menemukan beberapa dapur yang masih bermasalah, termasuk terkait sertifikat laik hygiene sanitasi serta standar sanitasi lainnya,” jelas Firman.
MBG Diharapkan Dorong Ekonomi Lokal
Di balik berbagai catatan evaluasi tersebut, Firman menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan strategis tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan anak, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan belanja bahan pangan untuk program dapur MBG di Lombok Tengah diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar per hari.
Nilai ekonomi tersebut berpotensi menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Karena itu kami didorong untuk membangun kemitraan dengan pelaku UMKM,” katanya.
Bangun Kemitraan dengan Pelaku Kuliner
Sebagai langkah penguatan program, Satgas MBG Lombok Tengah berencana menjalin kerja sama dengan pelaku usaha kuliner lokal dalam penyediaan bahan pangan maupun makanan siap saji bagi dapur SPPG.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai asosiasi kuliner untuk merancang pola kemitraan yang dapat mendukung keberlanjutan program MBG sekaligus memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat.
Melalui evaluasi dan penguatan sistem pengawasan tersebut, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Lombok Tengah dapat berjalan lebih optimal serta memenuhi standar keamanan pangan bagi ratusan ribu peserta didik yang menjadi penerima manfaat.
