Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama perusahaan mitra peternakan ayam broiler dan para peternak menyepakati langkah-langkah strategis untuk menghadapi kebijakan peralihan penggunaan elpiji subsidi ke elpiji non subsidi serta peningkatan kualitas Day Old Chick (DOC).
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin di ruang rapat Bupati, Senin (20/4).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, perwakilan perusahaan kemitraan ayam broiler, serta asosiasi peternak ayam di Lombok Timur.
Bupati menegaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi peternak, terutama terkait ketersediaan energi dan produktivitas usaha peternakan rakyat.
“Pemerintah hadir untuk mencari jalan keluar. Jangan sampai persoalan yang ada berkembang menjadi kepanikan di masyarakat. Kita harus menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak,” ujar Haerul Warisin.
Pemda Dukung Transisi Elpiji Non Subsidi
Dalam kesempatan itu, Bupati mengapresiasi kesiapan para peternak yang mulai beradaptasi dengan penggunaan elpiji non subsidi untuk kebutuhan operasional kandang.
Menurutnya, perusahaan mitra tidak hanya memiliki tanggung jawab bisnis, tetapi juga harus berperan aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak bersama pemerintah daerah.
Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan pendataan jumlah kandang ayam broiler serta menghitung kebutuhan elpiji non subsidi secara menyeluruh di wilayah Lombok Timur.
“Data yang akurat sangat penting agar pemerintah dapat memetakan kebutuhan riil di lapangan dan mencari solusi terkait ketersediaan pasokan gas bagi peternak,” katanya.
Kualitas DOC Jadi Sorotan
Selain persoalan energi, kualitas DOC juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Bupati meminta perusahaan kemitraan memastikan bibit ayam yang didistribusikan kepada peternak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Ia juga mendorong peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada peternak, baik oleh perusahaan maupun dinas teknis terkait, termasuk dalam proses adaptasi penggunaan bahan bakar non subsidi.
“Peternak harus terus mendapatkan pembinaan. Dengan pendampingan yang baik, produktivitas akan meningkat dan risiko kerugian bisa ditekan,” tegasnya.
Pemda Kaji Alternatif Penghangat Kandang
Untuk mengantisipasi dampak keterbatasan elpiji, Pemkab Lombok Timur juga membuka peluang penggunaan sumber energi alternatif sebagai penghangat kandang ayam.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah pemanfaatan kompor berbahan bakar oli bekas. Namun, Bupati menegaskan bahwa alternatif tersebut akan terlebih dahulu diuji efektivitas dan dampaknya terhadap pertumbuhan ayam.
“Kami akan melihat langsung bagaimana penerapannya di lapangan. Yang terpenting, jangan sampai memengaruhi kesehatan maupun kualitas ayam yang dihasilkan,” ujarnya.
Perusahaan Mitra Pastikan DOC Sesuai Standar
Sementara itu, perwakilan perusahaan kemitraan menyampaikan bahwa kualitas DOC yang disalurkan kepada peternak selama ini telah memenuhi standar produksi.
Menurut mereka, apabila ditemukan performa DOC yang kurang optimal, faktor penyebabnya lebih banyak berasal dari kondisi kandang yang belum memenuhi standar serta manajemen pemanasan yang kurang maksimal.
“Manajemen pemanasan pada masa awal pemeliharaan sangat menentukan keberhasilan budidaya. Selain itu, standar panen juga perlu disesuaikan agar peternak maupun perusahaan tidak mengalami kerugian,” jelas salah seorang perwakilan perusahaan.
Perusahaan juga menegaskan tidak keberatan dengan kebijakan penggunaan elpiji non subsidi untuk sektor usaha peternakan. Namun demikian, mereka berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan gas selama masa transisi, terutama bagi peternak skala kecil.
Peternak Keluhkan Kelangkaan Gas 12 Kilogram
Di sisi lain, perwakilan Asosiasi Peternak Ayam Broiler Lombok Timur, Ridatul Yasa, mengungkapkan bahwa persoalan yang paling dirasakan peternak saat ini adalah sulitnya memperoleh tabung elpiji non subsidi.
Menurutnya, kelangkaan tabung gas ukuran 12 kilogram menjadi tantangan tersendiri bagi peternak yang sedang beralih dari penggunaan elpiji 3 kilogram.
“Masalah yang paling mendesak saat ini adalah ketersediaan tabung gas 12 kilogram. Di lapangan cukup sulit didapat karena permintaannya tinggi dan harus berbagi kebutuhan dengan program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Ridatul.
Ia juga berharap perusahaan mitra dan pemerintah daerah dapat meningkatkan intensitas pendampingan kepada peternak, termasuk terkait kualitas DOC yang diterima di lapangan.
Komitmen Bersama Perkuat Peternakan Rakyat
Menutup rapat tersebut, Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan mitra dan peternak yang hadir.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memperkuat keberlanjutan peternakan rakyat di Lombok Timur.
“Pemerintah ingin perusahaan kemitraan dapat menjalankan usaha dengan aman dan nyaman, tetapi di saat yang sama tetap memberikan pembinaan yang maksimal kepada peternak rakyat sebagai mitra utama,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menjadwalkan rapat lanjutan guna memantau pelaksanaan hasil kesepakatan dan perkembangan implementasi kebijakan di lapangan.
