Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya percepatan penanganan dan pencegahan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menegaskan bahwa persoalan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan penanganan stunting yang dipusatkan di halaman Kantor Desa Lendang Nangka Utara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Sinta Agathia Iqbal, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, perwakilan BKKBN, organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimcam, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pendamping desa, serta kader posyandu.
Tren Penanganan Stunting Terus Membaik
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan pemetaan kinerja penanganan stunting sepanjang 2023 hingga 2025, Lombok Timur menunjukkan perkembangan yang positif dan berada pada jalur yang tepat dalam menekan angka stunting.
“Penanganan stunting merupakan prioritas bersama. Dari hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir, Lombok Timur menunjukkan tren yang semakin baik. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas intervensi di lapangan,” ujar H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Pemanfaatan Aplikasi Terintegrasi Tingkatkan Ketepatan Intervensi
Wakil Bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mendapat pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Bank Dunia dalam penguatan sistem penanganan stunting.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui implementasi aplikasi terintegrasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi tersebut akan menggabungkan berbagai sumber data sehingga pemerintah daerah memiliki basis informasi yang lebih akurat dalam menentukan sasaran intervensi.
“Dengan sistem data yang terintegrasi, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran sehingga program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Intervensi Dilaksanakan Serentak Hingga Tingkat Desa
Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh perangkat daerah secara terpadu.
Menurutnya, intervensi serentak akan dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar setiap program saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih besar.
“Stunting bukan hanya menjadi persoalan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan generasi NTB yang lebih sehat, berkualitas, dan berdaya saing,” katanya.
Tinjau Posyandu dan Dapur Sehat Atasi Stunting
Sebelum menghadiri kegiatan utama, Wakil Bupati bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB dan Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur meninjau pelayanan Posyandu “Saling Kasih” di Dusun Otak Pancor, Desa Lendang Nangka Utara.
Rombongan juga melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan makan bersama di Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) sebagai salah satu bentuk intervensi pemenuhan gizi bagi balita dan keluarga berisiko stunting.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan kursi roda kepada anak-anak penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar target percepatan penurunan stunting dapat tercapai dan kualitas sumber daya manusia di daerah semakin meningkat.
