Selong, insightntb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (9/10).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyepakati arah kebijakan pembangunan, prioritas program, pagu indikatif, serta penyelarasan program daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Musrenbang RKPD 2027 mengusung tema “Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna Mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan.” Tema tersebut menjadi pijakan menuju fase awal kulminasi pembangunan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2027.
Bupati Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keselarasan program pemerintah kabupaten dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, termasuk program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita.
Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif membangun komunikasi dan memperjuangkan program-program strategis agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
“Program yang kita susun di kabupaten harus selaras dengan program provinsi dan pusat. Karena itu, kemampuan menjemput program ke pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah,” ujar Haerul Warisin.
Perencanaan Matang untuk Dukung Program Nasional
Bupati menjelaskan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara matang dan berbasis kebutuhan masyarakat agar mampu mendukung berbagai program prioritas nasional.
Sebagai contoh, Lombok Timur telah mendukung implementasi Program Koperasi Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini tercatat sebanyak 104 Koperasi Merah Putih dan 241 dapur MBG telah tersedia di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar ke depan bukan hanya meningkatkan capaian pembangunan, tetapi mempertahankan hasil yang telah diraih selama tahun 2025.
“RKPD ini harus menjadi dokumen perencanaan yang matang, sejalan dengan Asta Cita dan visi pembangunan daerah. Kita harus terus bekerja untuk membangun Lombok Timur yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.
Capaian Pembangunan 2025 Jadi Modal Menuju 2027
Kepala Bappeda Lombok Timur Zaidar Rohman melaporkan bahwa sejumlah indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.
Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 14,51 persen pada tahun 2024 menjadi 13,53 persen pada tahun 2025. Sementara laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen dan menempatkan Lombok Timur pada posisi kedua terbaik di antara kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,35 dengan usia harapan hidup mencapai 72,29 tahun.
“Capaian ini memberikan optimisme bahwa target pembangunan pada tahun 2027 dapat dicapai dengan hasil yang lebih baik melalui perencanaan yang tepat dan kolaborasi seluruh pihak,” jelas Zaidar.
Inovasi dan Kinerja Fiskal Terus Menguat
Lombok Timur juga mencatat peningkatan pada sektor inovasi dan tata kelola pemerintahan. Indeks Inovasi Daerah dan Digitalisasi meningkat menjadi 58,74, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melonjak dari 62,93 menjadi 72,05.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai Rp3,47 triliun atau 101,21 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.
Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi
Mewakili Pemerintah Provinsi NTB, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda NTB, Heri Agustiadi, menyampaikan bahwa tema RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 adalah “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan.”
Menurutnya, sinkronisasi antara RKPD kabupaten dan provinsi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara terarah dan saling mendukung.
Ia juga menegaskan bahwa Program Desa Berdaya menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi NTB dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat.
“Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan terus ditingkatkan agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” katanya.
DPRD Dorong Perencanaan Berbasis Data
Ketua DPRD Lombok Timur M. Yusri menekankan pentingnya penyusunan program pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa seluruh pokok-pokok pikiran anggota DPRD telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan akan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD Provinsi dan pemerintah pusat. Kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan,” ujarnya.
Penandatanganan Kerja Sama dan Penyerahan Santunan
Selain agenda Musrenbang, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja antara OPD dan kecamatan, penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta, serta penandatanganan kerja sama antara Baznas Kabupaten Lombok Timur dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kepesertaan Guru Tidak Tetap.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tenaga pendidik di Kabupaten Lombok Timur.
