Mataram, Insightntb.com  Aliansi Mahasiswa UIN Mataram Melawan Gelar Aksi May Day dan Hardiknas di Kantor Gubernur NTB

Advertisement

 

— Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Mataram dan Aliansi Mahasiswa UIN Mataram menggelar aksi demonstrasi lanjutan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Aksi tersebut membawa isu pendidikan, ketenagakerjaan, keselamatan pekerja migran, hingga keterlibatan rakyat dalam penyusunan kebijakan publik. Massa aksi menuntut Gubernur NTB untuk menemui mahasiswa secara langsung dan membuka ruang dialog publik.

## Massa Aksi Mulai Berkumpul di UIN Mataram

Massa aksi mulai berkumpul di depan Rektorat UIN Mataram sejak pagi hari. Pada awal konsolidasi, massa aksi masih didominasi oleh kader FMN. Selanjutnya mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa (ormawa) dan organisasi kepemudaan mulai berdatangan.

Koordinator umum (kordum) dan koordinator lapangan (korlap) kemudian melakukan briefing teknis aksi. Berbagai organisasi mahasiswa membentangkan bendera dan atribut perjuangan di depan rektorat sebagai simbol konsolidasi gerakan mahasiswa.

FMN juga melakukan briefing internal dan sentralisasi massa sebelum akhirnya seluruh peserta aksi bergerak bersama menuju titik aksi utama di Kantor Gubernur NTB.

## Long March Menuju Kantor Gubernur NTB

Massa aksi melakukan long march menuju Taman Sangkareang dan bergerak menuju Kantor Gubernur NTB. Sepanjang perjalanan, orasi politik disampaikan secara bergantian oleh kordum dan para korlap.

Setibanya di depan Kantor Gubernur NTB, aparat keamanan telah bersiaga lengkap di area gerbang kantor gubernur. Massa aksi kemudian mulai melakukan mimbar bebas dan menyampaikan tuntutan politik secara bergantian.

Berbagai elemen mahasiswa seperti PMII, DEMA fakultas, HMI, dan FMN menyampaikan kritik terhadap kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan pemerintah daerah maupun nasional.

## Massa Desak Gubernur NTB Temui Mahasiswa

Situasi aksi sempat memanas ketika massa berulang kali mendesak Gubernur NTB untuk keluar menemui mahasiswa. Korlap kemudian menginstruksikan massa untuk merapat ke gerbang kantor gubernur.

Di tengah aksi, aparat Dalmas dan petugas pengamanan internal pemerintah terlihat bersiaga dengan perlengkapan lengkap di dalam area kantor gubernur.

Namun gubernur tidak hadir menemui massa aksi. Setelah melalui proses negosiasi, perwakilan Pemerintah Provinsi NTB yang dipimpin Asisten Gubernur akhirnya membuka ruang dialog dengan mahasiswa.

## FMN: Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Harus Jadi Prioritas

Ketua FMN Ranting UIN Mataram, Firaz, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk konsolidasi perjuangan mahasiswa dan rakyat terhadap berbagai persoalan sosial yang belum diselesaikan pemerintah.

Menurutnya, pendidikan hari ini semakin mahal dan jauh dari prinsip keadilan sosial, sementara kesejahteraan tenaga pendidik dan rakyat kecil masih terabaikan.

> “Aksi ini bukan hanya tentang mahasiswa, tetapi tentang masa depan pendidikan dan kesejahteraan rakyat NTB. Kami menilai pemerintah masih minim melibatkan mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik,” ujar Bung Firaz di sela-sela aksi.

Ia juga menyoroti persoalan hak pendidikan di wilayah konflik pembangunan proyek strategis nasional (PSN), minimnya fasilitas pendidikan di daerah pelosok, hingga persoalan lapangan kerja bagi pemuda.

> “Kami mendesak pemerintah daerah untuk serius mengalokasikan anggaran pendidikan secara substansial, memberikan pendidikan gratis, serta menjamin keselamatan dan kepastian kerja bagi masyarakat, termasuk pekerja migran dan pemuda yang bekerja di luar negeri,” tambahnya.

Bung Firaz menegaskan bahwa FMN bersama aliansi mahasiswa akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan yang telah disepakati tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTB.

## Mahasiswa Sampaikan Tuntutan Pendidikan dan Kesejahteraan

Dalam dialog bersama Asisten Gubernur NTB, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang menyoroti persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebijakan publik di daerah. Massa aksi mendesak pemerintah agar melibatkan mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik.

Mahasiswa juga menuntut jaminan hak pendidikan bagi masyarakat di wilayah konflik dan kawasan proyek strategis nasional (PSN) seperti Mandalika dan Meninting, termasuk memastikan adanya konsultasi bermakna, kompensasi, serta pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Selain itu, massa aksi mendesak realisasi alokasi 20 persen anggaran pendidikan daerah secara substansial dan merata, pemberian upah layak bagi tenaga pengajar, serta jaminan keselamatan dan kepastian kerja bagi pemuda yang bekerja maupun magang di luar negeri.

Aliansi mahasiswa juga meminta pemerintah menyediakan ruang aman dan perlindungan hukum dalam dunia pendidikan, mewujudkan pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, serta memeratakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan hingga ke daerah pelosok.

Dalam tuntutannya, mahasiswa turut menolak kerja sama kampus dengan program MBG dan menolak penghapusan program studi. Mereka juga meminta agar mahasiswa dan civitas akademika dilibatkan dalam setiap penyusunan kebijakan kampus maupun kebijakan daerah.

Tidak hanya itu, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi anggaran olahraga dan mengalihkannya ke sektor pendidikan serta menghadirkan jaminan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pemuda.

## Pemerintah NTB Teken Surat Komitmen

Asisten Gubernur NTB, Fathul Gani, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi mahasiswa. Ia menyebut tuntutan nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat, sementara tuntutan daerah akan menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Pihak pemerintah kemudian menandatangani surat komitmen bersama mahasiswa dengan estimasi tindak lanjut selama satu minggu.

Aliansi mahasiswa menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada 18 Mei mendatang apabila tidak ada kejelasan dialog publik bersama Gubernur NTB.

Aksi kemudian ditutup secara damai dan dilanjutkan dengan evaluasi massa aksi di Taman Sangkareang sebelum seluruh peserta membubarkan diri.