Lombok Timur, insightntb.com — Desa Sakra Selatan tercatat sebagai wilayah dengan angka stunting tertinggi di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di desa tersebut mencapai 45,96 persen atau sebanyak 239 anak. Angka ini menempatkan Sakra Selatan dalam kategori merah penanganan stunting, meski alokasi anggaran kesehatan desa tergolong besar.
Setiap tahun, Pemerintah Desa Sakra Selatan menganggarkan sekitar 16 hingga 17 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk sektor kesehatan. Namun, besarnya anggaran tersebut belum berbanding lurus dengan penurunan angka stunting.
Anggaran Besar Dinilai Tak Sejalan dengan Hasil
Sorotan terhadap kondisi ini datang dari Aziz, mahasiswa sekaligus aktivis. Pria yang akrab di sapa Ajèk itu menilai persoalan utama stunting di Sakra Selatan bukan terletak pada besaran anggaran, melainkan pada arah kebijakan dan pengelolaan program.
“Ketika anggaran kesehatan cukup besar, tetapi angka stunting justru paling tinggi, berarti ada masalah serius pada strategi dan tata kelolanya, bukan pada ketersediaan dana,” ujar Aziz.
Program Dinilai Berulang dan Tak Menyentuh Akar Masalah
Aziz mengungkapkan, selama ini upaya penanganan stunting di tingkat desa cenderung berfokus pada kegiatan rutin yang bersifat administratif. Program seperti Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan rapat konvergensi di nilai terus di ulang tanpa inovasi maupun evaluasi mendalam.
“Programnya ada, laporannya lengkap, tapi dampaknya tidak di rasakan langsung oleh keluarga yang paling rentan. Stunting di perlakukan seolah hanya urusan laporan, bukan krisis sosial yang mendesak,” katanya.
Selain efektivitas program, Aziz juga menyoroti lemahnya transparansi pengelolaan anggaran kesehatan desa. Ia menilai masyarakat belum memperoleh akses yang cukup terhadap laporan penggunaan dana, termasuk data penerima manfaat dan capaian program.
“Publik berhak mengetahui ke mana anggaran kesehatan di alokasikan, siapa yang menerima manfaat, dan sejauh mana program itu benar-benar efektif. Tanpa keterbukaan, evaluasi sulit di lakukan,” tegasnya.
Desa Masuk Daftar Hitam
Menurut Aziz, status Sakra Selatan sebagai desa dengan angka stunting tertinggi seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah desa. Ia menilai kondisi ini perlu di jadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar menambah kegiatan atau mempertahankan pola lama.
“Di butuhkan keberanian untuk membuka data, mengakui kelemahan program, dan mengubah pendekatan. Tanpa itu, stunting akan terus di wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa reformasi tata kelola dan peningkatan transparansi anggaran, besarnya belanja kesehatan desa berpotensi hanya menjadi rutinitas tahunan, sementara masa depan anak-anak di Sakra Selatan tetap berada dalam ancaman stunting.
