Mataram, insightntb.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi melantik 34 pejabat baru di lingkungan Pemprov NTB. Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Gubernur pada Kamis (9/4/10) tersebut mencakup 13 pejabat Eselon II, 13 pejabat Eselon III, serta 8 pejabat Eselon IV.
Sejumlah posisi strategis diisi dalam pelantikan ini, di antaranya Lalu Mirza Amir HB sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsul Hadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Lalu Kusuma Wijaya yang dipercaya memimpin Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB. Selain itu, penguatan juga dilakukan di sektor kesehatan melalui penunjukan jajaran pimpinan RSUD NTB.
Dalam arahannya, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik dihadapkan pada kondisi yang penuh tantangan, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.
“Kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Tantangan di semua level menuntut respons kerja yang tidak biasa,” tegasnya.
Tuntut Kinerja “Extraordinary”
Iqbal menekankan bahwa pola kerja konvensional tidak lagi relevan. Ia meminta seluruh pejabat bekerja dengan standar yang lebih tinggi, inovatif, dan melampaui ekspektasi.
“Bekerja seperti biasa saja sudah tidak cukup. Kita harus bekerja secara extraordinary, melampaui panggilan tugas,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan NTB. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak hanya mengandalkan anggaran, tetapi juga mampu mencari solusi kreatif untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi kerja.
Evaluasi Ketat Selama 6 Bulan
Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja, para pejabat yang dilantik akan menjalani masa evaluasi selama enam bulan. Periode tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai capaian kinerja masing-masing pejabat.
Iqbal menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu memenuhi target kinerja diharapkan bersedia mengundurkan diri. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas dalam membangun budaya birokrasi yang profesional dan berorientasi hasil.
“Ini adalah masa probation. Akan ada perjanjian kinerja yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Fokus Konsolidasi Birokrasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menyampaikan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal birokrasi. Hal ini penting untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang ada sebelum merumuskan strategi pembangunan ke depan.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat realisasi program pembangunan di tengah dinamika dan keterbatasan yang ada.
