Mataram, insightntb.com — Pernyataan Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang menegaskan BUMD tersebut bukan tempat penampungan tim sukses menuai kritik. Sejumlah pihak menilai narasi itu justru berpotensi menimbulkan persepsi konflik politik di ruang publik.

Advertisement

Direktur LSM Garuda Indonesia, M Zaini, menilai narasi tersebut tidak tepat digunakan untuk menunjukkan profesionalitas pansel. Ia menyebut framing itu dapat merusak hubungan antara gubernur dan relawan pendukungnya.

“Narasi itu sangat tidak bagus dalam menjaga hubungan baik antara timses relawan dengan gubernurnya. Harusnya narasi ini tidak dipakai untuk menegaskan keprofesionalan tim pansel,” kata Zaini, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, penggunaan istilah tersebut seolah memberi kesan gubernur menolak atau mencekal pendukungnya ikut berkompetisi dalam rekrutmen BUMD. Ia menilai pesan seperti itu tidak elok dan berpotensi menimbulkan tafsir negatif di masyarakat.

“Jangan hanya karena ingin menunjukkan kerja tim pansel profesional tapi menggunakan narasi seolah gubernur sangat tidak suka timses dan relawannya ikut berkompetisi. Ini sangat tidak sehat,” ujarnya.

Zaini meminta gubernur segera mengambil sikap terhadap pihak yang menggunakan narasi tersebut. Ia mengingatkan dampaknya bisa meluas jika tidak segera diluruskan.

“Gubernur harus segera menegur oknum yang menggunakan narasi ini, bahaya kalau dibiarkan,” tegasnya.

Ia menegaskan setiap warga memiliki hak yang sama mengikuti seleksi sepanjang memenuhi kualifikasi. Pelabelan politik, menurutnya, justru berpotensi mematikan partisipasi publik.

“Masih banyak narasi yang lebih objektif, misalnya menegaskan meritokrasi dalam perekrutan direksi BUMD,” katanya.

Zaini juga menyinggung polemik masa pendaftaran direksi GNE yang hanya berlangsung dua hari dan dimulai pada hari libur. Ia mempertanyakan apakah narasi anti-timses muncul untuk mengalihkan perhatian dari kritik terhadap mekanisme seleksi.

Sebelumnya, Pansel Direksi GNE menyatakan rekrutmen bertujuan menghadirkan kepemimpinan profesional dan bebas kepentingan politik praktis. Sekretaris Pansel, Prof. Riduan Mas’ud, menegaskan seleksi dilakukan berbasis kompetensi dan rekam jejak profesional, bukan kedekatan politik.