Insightntb.com – Hari-hari ini, lanskap daerah hingga pelosok kecamatan sedang bersalin rupa. Truk pengangkut material dan papan proyek berlogo Badan Gizi Nasional menjamur secepat cendawan di musim hujan. Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah dikebut pembangunannya. Di satu sisi, ia adalah “monumen” harapan untuk mencetak generasi emas. Namun, di sisi lain, aroma persaingan bisnis memperebutkan “kue” anggaran miliaran rupiah mulai tercium menyengat hingga ke ruang publik.
Misi Suci atau Sekadar Proyek Fisik?
Secara narasi, pembangunan SPPG adalah manifestasi nasionalisme yang tak terbantahkan. Negara seolah hadir untuk memastikan perut anak bangsa tidak lagi merana. Namun, sebagai akademisi , kita di larang keras berhenti pada kulit luar yang nampak heroik.
Dalam kacamata sosiologi, fenomena ini patut dibedah dengan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory). Di balik setiap kebijakan publik yang terlihat mulia, selalu ada aktor-aktor yang bergerak lincah memaksimalkan keuntungan pribadi. Tragisnya, bau amis ini sudah mulai tercium sejak tahap paling hulu.
Munculnya isu “setoran” hanya untuk mendapatkan akses pembuatan akun SPPG atau jaminan memenangkan proyek bangunan adalah sinyal bahaya. Jika untuk “melayani rakyat” saja harus membayar “upeti” di awal, maka SPPG bukan lagi misi kemanusiaan, melainkan arena klientelisme yang akut. Ini adalah praktik di mana birokrasi di sandera oleh premanisme anggaran yang hanya berputar di lingkaran mereka yang punya “uang muka”.
Nasionalisme yang Terkooptasi “Cuan”
Ada kekhawatiran besar bahwa nasionalisme pangan sedang mengalami komodifikasi. Jika pembuatan akun dan izin pembangunan sudah di awali dengan transaksi di bawah meja, maka biaya tersebut pasti akan “di kompensasi” dalam proses pelaksanaan. Akibatnya, kualitas gizi yang sampai ke piring anak-anak terancam di khianati demi menutup biaya “setoran” tersebut.
Apabila rantai pasok pangan nantinya di paksa memilih distributor besar karena alasan “kedekatan” atau “setoran”, maka petani lokal dan peternak desa hanya akan menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Nasionalisme yang kita elu-elukan akhirnya menjadi “nasionalisme elit” di mana jargonnya milik rakyat, tapi keuntungannya di kavling oleh korporasi dan para pemburu rente.
Ujian Integritas di Balik Tumpukan Beton
Pembangunan masif ini harus di jaga agar tidak berakhir menjadi fenomena “Gajah Putih” bangunan megah yang fungsinya layu dan mati tepat setelah anggaran konstruksinya ludes. Jika pembuatan akun SPPG saja sudah di jadikan komoditas dagangan, jangan harap ada transparansi di masa depan.
Pemerintah dan lembaga pengawas sedang di uji integritasnya: Apakah SPPG akan menjadi simbol kedaulatan pangan, atau justru hanya menjadi “ladang cuan” bagi mereka yang pandai memoles syahwat bisnis dengan bahasa negara?. Tanpa tindakan tegas terhadap oknum yang bermain di balik pembuatan akun dan proyek fisik, sulit untuk menepis kecurigaan bahwa proyek ini adalah bentuk kapitalisme kroni yang di bungkus rapi dengan piring-piring makanan gratis.
Nasionalisme butuh bukti kejujuran di setiap rupiah yang di keluarkan, bukan sekadar tumpukan beton dapur yang mahal tapi di bangun di atas fondasi korupsi.
Penulis: Muhammad Ziaul Haq, S.Pd (Akademisi Sosiologi)
