Mataram, insightntb.com — Diskusi Tematik Anggaran Responsif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) kembali digelar di Mataram, Jumat (10/4/2026). Forum ini menyoroti lemahnya pengawalan usulan kelompok rentan dalam proses penganggaran daerah.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut Musrenbang Tematik (Tembang Pugis) 2026. Fokusnya memastikan usulan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia benar-benar masuk dalam Musrenbang Provinsi NTB.
Namun, realitas di lapangan tak selalu sejalan. Banyak usulan yang tampak besar di dokumen, tetapi minim saat implementasi.
“Sering kali usulan yang sudah diperjuangkan justru menguap di tahap penganggaran,” kata Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda.
Ia menilai kondisi fiskal daerah semakin mempersempit ruang anggaran. Pendapatan menurun, sementara belanja rutin terus meningkat.
“Efisiensi dilakukan, tapi tidak dialihkan ke layanan sosial dasar. Ini yang membuatnya tidak inklusif,” tegasnya.
Forum ini juga menyoroti pentingnya strategi advokasi yang lebih tajam. Usulan tidak bisa lagi banyak, tetapi harus fokus dan berbasis data.
“Kalau kita tidak aktif bersuara di musrenbang, kesempatan itu hilang begitu saja,” ujar perwakilan Forum PUSPA NTB, Madiana.
Ia menekankan pentingnya kehadiran masyarakat sipil dalam forum pengambilan keputusan. Tanpa pengawalan, isu kelompok rentan mudah terpinggirkan.
Senada, Direktur INSPIRASI NTB Rohani Inta Dewi menyarankan agar usulan disinkronkan dengan program prioritas daerah. Hal ini dinilai penting agar peluang masuk dalam dokumen perencanaan lebih besar.
“Tidak perlu banyak, tapi harus tepat dan terkoneksi dengan program unggulan daerah,” ujarnya.
Diskusi ini juga mendorong Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) PPAI Sasambo lebih aktif. Baik sebagai peserta maupun fasilitator dalam Musrenbang.
Selain itu, forum ini menegaskan bahwa kunci bukan pada jumlah usulan. Melainkan bagaimana usulan itu benar-benar didanai dan berdampak nyata.
“Tanpa strategi yang jelas, kita hanya akan mengulang kekecewaan yang sama setiap tahun,” kata Hendriadi dari FITRA NTB.
Kegiatan ini digelar Seknas FITRA dengan dukungan Program SKALA. Forum ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan NTB yang lebih inklusif dan berkeadilan.
