Lombok Timur, insightntb.com – Banyaknya keluhan pelaku UMKM terkait penerima bantuan yang bukan pelaku usaha memicu perhatian DPRD Lotim. Dewan akan memanggil Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
Ketua DPRD Lotim M Yusri menyampaikan, dewan segera memanggil Dinas Koperasi dan UMKM untuk meminta klarifikasi perihal bantuan senilai Rp 20 miliar yang bersumber dari APBD 2025 itu. Pemanggilan di lakukan untuk menyelidiki dugaan ketidakakuratan data penerima bantuan.
“Kita akan segera panggil yang bersangkutan, karena banyak aduan dari masyarakat yang kami terima terkait bantuan ini. Ada yang merasa berhak tapi tidak dapat, sementara yang tidak berkategori UMKM justru masuk daftar penerima,” terang Yusri.
Ia mengatakan, penyaluran bantuan mulai dari pendataan hingga distribusi harus di lakukan transparan dan melibatkan unsur pemerintah desa agar verifikasi di lapangan lebih akurat.
Bantuan modal UMKM ini menurutnya di hajatkan menjadi stimulan bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha aktif. Karena itu pihaknya ingin memastikan bantuan tersebut tidak di salahgunakan.
“Ke depan, kami minta Diskop memperketat validasi sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penyelenggaraan bantuan apapun,” tegasnya.
Data Penerima Bantuan Akan di Cross Check
Pihaknya juga meminta Diskop Lotim menyerahkan data lengkap seluruh penerima untuk dilakukan cross-check di lapangan. Jika terbukti terdapat pelanggaran prosedur dalam penyaluran bantuan, tidak menutup kemungkinan dewan meminta Kadis Koperasi di evaluasi, bahkan di berikan tindakan tegas.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Baiq Farida Apriani mengatakan, setiap bantuan akan mendapatkan atensi dari banyak pihak. Menurutnya penerima bantuan sudah menjadi rizki masing-masing dan penyaluran berikutnya akan diperbaiki.
“Yang namanya rizki tidak akan ke mana. Nanti kalau ada bantuan dari pemerintah lagi, mungkin dalam bentuk yang lain. InsyaAllah cara kita menerima usulan maupun verifikasinya itu akan lebih baik,” terang Farida.
Terkait banyaknya kerabat maupun tim sukses Bupati Lotim yang menerima bantuan, ia menyebut pihaknya memiliki keterbatasan untuk melakukan verifikasi satu per satu, sementara jumlah pengusul mencapai 50 ribu.
Ia juga tidak bisa mendeteksi kerabat maupun orang dekat bupati karena pada saat pengusulan para penerima diketahui memiliki usaha.
