Mataram, insightntb.com – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (DPP HIMMAH NWDI) melayangkan kecaman keras atas dugaan tindakan premanisme yang menimpa kader HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur. Peristiwa tersebut terjadi di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (20/1/2026).
Aksi tersebut di nilai mencederai nilai demokrasi serta kebebasan berorganisasi, khususnya terhadap mahasiswa yang tengah menjalankan aktivitas organisasi secara sah.
Ketua Umum DPP HIMMAH NWDI, Ilham, SP, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan premanisme tidak dapat di benarkan dalam kondisi apa pun. Terlebih, jika tindakan tersebut menyasar kader organisasi mahasiswa.
“Peristiwa ini merupakan pelanggaran serius terhadap nilai demokrasi, supremasi hukum, dan kemanusiaan. DPP HIMMAH NWDI tidak akan tinggal diam atas aksi premanisme yang mengancam keselamatan kader dan mencederai marwah organisasi,” tegas Ilham.
Desak Aparat Usut Tuntas Pelaku
DPP HIMMAH NWDI mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas insiden tersebut dan menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, organisasi juga meminta jaminan keamanan bagi seluruh kader HIMMAH NWDI, khususnya yang berada di wilayah Lombok Timur.
Langkah tegas aparat di nilai penting guna mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari.
Di tengah situasi yang berkembang, DPP HIMMAH NWDI mengimbau seluruh kader agar tetap tenang, tidak terpancing provokasi. Serta mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum.
Solidaritas dan kekompakan kader di seluruh Indonesia di harapkan menjadi kekuatan moral dalam menolak segala bentuk kekerasan dan premanisme di ruang publik.
Tegaskan Komitmen Jaga Kedamaian dan Keadilan
Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan nilai keislaman, kebangsaan, dan intelektualitas. HIMMAH NWDI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga persatuan, kedamaian, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
DPP HIMMAH NWDI juga menyerukan agar seluruh pihak menghormati prinsip demokrasi. Serta menjadikan hukum sebagai satu-satunya jalan penyelesaian konflik demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
