InsightNTB, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat memproyeksikan APBD Murni 2026 turun sekitar Rp1,1 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam jumlah yang sama. Dari sebelumnya Rp6,5 triliun pada APBD 2025, anggaran inti NTB tahun depan diperkirakan menjadi Rp5,4 triliun.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup selisih kebutuhan anggaran. Ia menyebut realisasi PAD 2025 menunjukkan tren positif.
“Kita membutuhkan kesamaan pola pikir dan langkah strategis antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga kinerja fiskal daerah,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).
Meski terjadi koreksi belanja, program prioritas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tetap berjalan. Pemprov hanya melakukan penyesuaian di sektor yang tidak krusial. “Ada rasionalisasi, namun tidak mengurangi porsi untuk program unggulan. Alhamdulillah capaian PAD kita cukup kuat,” tambahnya.
Terkait penambahan belanja untuk ribuan PPPK Paruh Waktu yang baru memperoleh NIP, mantan Bupati Bima dua periode itu memastikan penyesuaian gaji tetap mengikuti kemampuan fiskal NTB.
Pemprov NTB Siapkan Penyesuaian Anggaran
Penjabat Sekda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, menegaskan penurunan APBD otomatis berdampak pada sejumlah pos belanja. Karena itu Pemprov melakukan rasionalisasi anggaran agar tetap seimbang.
“Proyeksi APBD 2026 sebesar Rp5,4 triliun. Terkoreksi hampir Rp1,1 triliun akibat pemotongan TKD, sehingga kita harus menyesuaikan komponen belanja,” jelasnya.
Belanja yang akan dipangkas meliputi:
- perjalanan dinas,
- alat tulis kantor (ATK),
- pemeliharaan kendaraan dinas.
Sementara belanja program prioritas dan agenda strategis masih dipertahankan. Termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan perlunya dukungan pemerintah kabupaten/kota agar program prioritas nasional tetap berjalan optimal.
Pemprov juga mulai membahas KUA-PPAS APBD 2026 bersama DPRD NTB. Dokumen itu ditargetkan disepakati pada 28 November sebelum diajukan ke pemerintah pusat paling lambat 30 November 2025.
APBD NTB 2026 di Targetkan Tepat Waktu dan Berkualitas
Faozal memastikan proses perumusan APBD Murni NTB 2026 tetap berkualitas meski pembahasan berlangsung ketat mendekati batas waktu.
“Kita tidak tergesa-gesa. Yang penting komitmen kita sama, bahwa anggaran ini untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” tegasnya.
