Insight NTB, Jakarta – Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Prof Dr Nunuk Suryani, mengatakan bahwa Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang capaiannya paling fenomenal. Dalam dua tahun, sudah ada 1,4 juta guru yang PPG.
“PPG ini alhamdulilah yang paling fenomenal. Bayangkan saja, dari dulu yang untuk bisa menuntaskan kita butuh waktu 20 tahun, (kini) kita sudah tuntaskan PPG dalam 2 tahun,” ucapnya.
“20 tahun menjadi 2 tahun dengan biaya yang besar. Tahun lalu 600 ribu, tahun ini 800 ribu, berarti 1,4 juta guru bisa kita PPG-kan dalam waktu 1,5 tahun,” tambahnya.
Pencapaian yang Fenomenal, Tapi…
Nantinya, kata Nunuk, guru-guru lulusan S1/D4 yang tersertifikasi mencapai 92 persen. Ia juga menyebut telah dilakukan pengusulan tunjangan untuk 800 ribu guru-guru yang baru lulus PPG tahun ini.
“Jadi ini merupakan pencapaian yang sangat fenomenal. Kalau 1 juta 400 itu, dengan asumsi setahun dengan cara lama. Kita butuh waktu, satu tahun itu maksimal kita hanya mengerjakan PPG itu 100 ribu orang, maka kalau 1,4 juta kan, (jadi) 14 tahun,” lanjutnya.
“Nah, sekarang itu terobosoan luar biasa transformasi Pendidikan Profesi Guru, sehingga mereka tinggal kita tuntut untuk pengembangan kompetensinya,” katanya.
Meski begitu, Nunuk tak menampik adanya masalah yang dihadapi. Salah satunya menyoal anggaran yang harus segera terdistribusi, sementara ada guru-guru yang sudah bersertifikat tapi belum memenuhi syarat mendapat tunjangan.
“Masalahnya adalah anggaran ini bisa jadi akan kembali ke negara jika tidak di redistribusi. Karena mereka (guru-guru) meski punya sertifikat pendidik, kalau tidak memenuhi beban 24, mereka juga tidak akan mendapatkan tunjangan,” ujarnya.
Banyak Lulusan PPG yang Belum Dapat Sekolah
Nunuk juga menjelaskan, bahwa saat ini masih ada banyak guru lulusan PPG yang belum mendapatkan sekolah. Angkanya mencapai 44 ribu guru.
“Sekarang ini banyak guru, lulusan PPG yang sudah lulus, (tapi) belum mendapatkan sekolahan. Tapi dari 90 ribu lulusan itu sudah di ASN Pemda 30 ribu, paruh waktu 4.300, sekolah rakyat 2.800, NonASN yang ngajar di swasta 8.000, dan masih ada 44.800 yang belum (dapat) sekolah,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Dirjen GTKPG menerangkan, bahwa PPG calon guru ini mirip seperti dokter yang melakukan pendidikan profesi. Bedanya, anggaran pendidikan profesi untuk guru sudah di siapkan.
Sementara setelah lulus, program tidak bisa menjanjikan pekerjaan. Karena lulusan PPG bisa bekerja di berbagai sektor baik negeri maupun swasta.
“Jadi sebenarnya, PPG calon guru itu bukan beasiswa, dia ini seperti dokter yang pendidikan profesi. Namun kita siapkan anggaran mereka untuk pendidikan profesi. Dan setelah itu mereka bebas mencari kerja ke mana saja ya. Karena kita tidak menjanjikan mereka mendapatkan pekerjaan. Karena bisa mengajar di sekolah swasta, bisa di mana saja,” paparnya.
Selama ini, yang di siapkan Kemendikdasmen, kata Nunuk, yaitu menyiapkan keberlangsungan program PPG dengan memperhitungkan kebutuhan guru. Namun, persoalan di lapangan yang ada, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak membuka formasi sesuai kebutuhan.
“Kita sudah tahu nih sebenarnya butuhnya di mana, mapel (mata pelajaran) apa. Hanya saja Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan perhitungan kebutuhan kita, gitu ya. Sehingga sekarang mereka (guru-guru yang belum dapat sekolah) masih parkir, (sebanyak) 44 ribu,” tuturnya.
“Harapannya tahun 2026 itu bisa tertempatkan semua. Karena tahun ini juga kita buka PPG Calon Guru. Itu untuk 2027,” pungkasnya.
