InsightNTB, Mataram — Kondisi ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memasuki fase kritis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2025 mencapai 97.930 orang, meningkat 10.920 orang di bandingkan periode yang sama tahun lalu.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Yang menjadi perhatian serius, lulusan perguruan tinggi kini mendominasi angka pengangguran. Alih-alih menjadi motor pembangunan daerah, serapan tenaga kerja berpendidikan tinggi justru masih sangat rendah.

Ketidakseimbangan Lulusan dan Lapangan Kerja

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Muslim, menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada gap antara jumlah sarjana yang terus bertambah dengan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

“Setiap tahun perguruan tinggi meluluskan ribuan orang, bahkan ada yang wisuda empat kali setahun. Sementara kebutuhan tenaga kerja tidak bertambah sebanding,” ujar Muslim.

Menurutnya, pertumbuhan investasi belum mampu menciptakan kesempatan kerja baru yang selaras dengan peningkatan angkatan kerja.

Selain itu, tantangan juga datang dari keterampilan lulusan yang dinilai belum sesuai kebutuhan industri.

“Banyak yang hanya bermodalkan ijazah, tapi tidak memiliki keahlian spesifik untuk bersaing di dunia kerja,” tambahnya.

Pemprov NTB Susun Peta Kebutuhan Tenaga Kerja

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Pemprov NTB mulai menerapkan strategi baru melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketenagakerjaan.

Saat ini pemerintah menyusun Sistem Informasi Tenaga Kerja untuk memetakan kebutuhan industri secara presisi. Dalam peraturan gubernur yang sedang difinalisasi:

  • Perusahaan wajib menyampaikan roadmap kebutuhan tenaga kerja hingga lima tahun ke depan
  • Pemerintah menyiapkan SDM sesuai permintaan pasar
  • Sertifikasi dan pelatihan kompetensi di perluas

Oleh karena itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, termasuk untuk pasar global. Muslim mencontohkan peluang penempatan kerja ke Jepang yang menyediakan kuota 100 ribu orang secara nasional.

“Targetnya NTB bisa mengirim 10 ribu pekerja berkemampuan tinggi. Mereka harus berangkat dengan skill, bukan sekadar fisik,” tegasnya.

Tantangan Lain: TPT Naik, TPAK Turun

BPS NTB sebelumnya merilis kondisi ketenagakerjaan triwulan III 2025 sebagai berikut:

• Angkatan kerja NTB: 3,20 juta orang (naik 12.010 orang)
• Penduduk bekerja: 3,11 juta orang (naik 1.180 orang)
• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): turun 1,12 persen poin
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): naik menjadi 3,06 persen

Sektor yang menyerap angkatan kerja terbanyak adalah pendidikan dengan tambahan sekitar 20.140 pekerja. Sementara pekerja formal tercatat meningkat menjadi 31,58 persen dan pekerja paruh waktu juga bertambah.

Selain itu, Lonjakan pengangguran terdidik menjadi sinyal kuat bagi NTB untuk mempercepat transformasi ketenagakerjaan. Kolaborasi pemerintah, industri, dan perguruan tinggi menjadi kunci mencetak SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pemerintah memastikan berbagai langkah mulai dari pemetaan kebutuhan hingga peningkatan kompetensi tetap berjalan untuk menekan angka pengangguran di tahun mendatang.