Mataram, insightntb.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) di kenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan komoditas ekspor yang melimpah. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, hingga produk kerajinan dan kriya, seluruhnya memiliki peluang besar menembus pasar internasional. Namun hingga kini, struktur ekspor NTB masih di dominasi sektor pertambangan, sementara kontribusi komoditas non tambang relatif kecil.
Berbagai program untuk mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus di gulirkan. Meski demikian, jumlah UMKM yang mampu naik kelas menjadi eksportir masih tergolong sangat terbatas.
Ekspor Bukan Sekadar Kirim Barang ke Luar Negeri
Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB sekaligus pengusaha perempuan, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, menilai minimnya eksportir non tambang bukan tanpa sebab. Menurutnya, ekspor merupakan proses kompleks yang tidak bisa di lakukan secara instan.
“Ekspor itu tidak sederhana. Bukan hanya soal ada pembeli lalu barang dikirim. Dari hulu harus benar-benar siap, mulai kualitas produk, kemasan, hingga perjanjian dagang yang mengikat secara hukum,” ujar Diyah.
Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap Letter of Credit (LC) dan sistem pembayaran internasional yang aman, karena kesalahan kecil dapat berdampak pada kerugian besar.
Perbedaan Iklim dan Standar Jadi Tantangan Serius
Diyah menjelaskan, setiap negara tujuan ekspor memiliki karakteristik berbeda, termasuk kondisi iklim dan standar mutu. Produk yang dikirim ke negara empat musim, misalnya, memerlukan penyesuaian khusus agar tidak rusak selama perjalanan.
“Produk bisa menggumpal, berubah kualitas, atau tidak sesuai standar. Bahkan kerajinan handmade yang beda satu atau dua sentimeter saja bisa menjadi masalah serius,” jelasnya.
Berbekal pengalamannya mengikuti pelatihan ekspor nasional selama tiga bulan di Jakarta, ia mengaku memahami bahwa proses ekspor menuntut ketelitian tinggi. Mulai dari pelabelan, pengemasan, penataan kontainer, hingga kepatuhan pada regulasi negara tujuan.
“Label itu tidak sekadar ditempel. Bea cukai negara tujuan sangat ketat. Salah sedikit bisa di periksa bahkan di tolak,” ungkapnya.
Logistik dan Pembayaran Jadi Penentu Keberhasilan
Selain aspek teknis, persoalan logistik dan pendanaan menjadi tantangan besar. Menurutnya, eksportir harus memastikan jenis kontainer, jalur distribusi, dan posisi barang agar tidak terjadi bongkar muat berulang yang berisiko merusak produk.
Ia juga menekankan pentingnya sistem pembayaran berbasis perbankan. “Ekspor harus aman. LC jelas, pembayaran melalui bank. Begitu dana masuk, kewajiban di potong otomatis, sisanya baru ke eksportir,” katanya.
Diyah mendorong pemerintah daerah untuk tidak sekadar menggelar pameran UMKM, tetapi melakukan pembinaan terfokus pada pelaku usaha yang benar-benar siap ekspor. Produk unggulan perlu di klasifikasi berdasarkan negara tujuan, iklim, dan standar pasar.
“Cukup empat atau lima pelaku usaha yang di bina serius. Ajari isi LC, dampingi langsung, bukan hanya pameran seremonial,” tegas mantan Senator NTB tersebut.
Kerja Sama Antar Daerah Jadi Solusi Sementara
Bagi UMKM yang belum siap mengekspor secara mandiri, Diyah menyarankan kerja sama dengan eksportir berpengalaman di daerah lain seperti Bali atau Surabaya. Dengan jaringan dan infrastruktur yang sudah mapan, produk NTB tetap bisa masuk pasar global.
“Perikanan NTB, misalnya, bisa lewat Surabaya ke Hong Kong atau Singapura. Yang penting produknya bergerak dan bernilai,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, ia menyatakan kesiapannya untuk terlibat langsung sebagai pendamping maupun narasumber dalam program pembinaan eksportir non tambang NTB. Ia optimistis, dengan pembinaan yang konsisten dan serius, pelaku usaha NTB mampu bersaing di pasar global.
“Sekarang teknologi sudah memudahkan. Tinggal kemauan dan keseriusan menyiapkan UMKM agar benar-benar siap ekspor,” pungkasnya.
