Insight NTB, Mataram — Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan meubelair untuk SMK se-NTB di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun anggaran 2022 kini memasuki fase krusial. Polda NTB memastikan sedang menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB sebagai dasar penindakan lebih lanjut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, menyatakan bahwa jika hasil audit menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara. Penyidik segera meningkatkan status perkara ke tahap penetapan tersangka.
“Kami tinggal menunggu hasil perhitungan BPKP. Kalau di temukan kerugian negara, akan segera kami proses ke penetapan tersangka,” ujar Endriadi.
Selama proses penyidikan. Penyidik Ditreskrimsus telah memeriksa 57 saksi, termasuk mantan Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. Aidy Furqan dan mantan Kabid SMK Khairil Ihwan.
Pengadaan meubelair senilai Rp10,2 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 itu mencakup pembelian sarana pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, serta lemari laboratorium.
Dugaan Penyimpangan DAK Dikbud NTB juga Diselidiki Kejati NTB
Selain perkara 2022 yang di tangani Polda NTB. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB turut menyelidiki dugaan penyelewengan DAK Dikbud NTB tahun 2023 dan 2024.
Fokus penyelidikan terkait:
- Proses penyaluran barang hibah yang tidak merata
- Sejumlah SMK belum menerima peralatan meski SPM penerimaan sudah terbit pada 1 Desember 2023
- Penyimpangan proyek Ruang Praktik Siswa (RPS)
Dari 24 SMK penerima proyek pembangunan RPS, hanya 2 sekolah yang mencapai tahap PHO (provisional hand over) hingga batas waktu 31 Desember 2023.
Pada tahun berikutnya, dugaan korupsi bergeser pada pungutan liar dan setoran fee proyek oleh oknum ASN di lingkungan Pemprov NTB.
Modus yang di telusuri:
- Penarikan fee 10–15 persen dari kontraktor penerima proyek
- Dana setoran di duga di tampung melalui perusahaan tertentu
- Dugaan penggunaan dana untuk pembiayaan politik Pilkada 2024, termasuk logistik kampanye dan dukungan partai
Dengan serangkaian penyelidikan yang masih berjalan. Publik menanti sikap tegas aparat penegak hukum dalam mengungkap indikasi korupsi pada sektor pendidikan di NTB.
