Mataram, insightntb.com – Isu dugaan aliran dana proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menyeret nama anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memicu kegaduhan di ruang publik. Menanggapi kabar tersebut, Komisi IV DPRD NTB secara tegas membantah keterlibatan legislatif. Selain itu ia menyatakan akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) NTB untuk memberikan klarifikasi resmi.
Proyek yang di persoalkan merupakan pemasangan PJU di 447 titik yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nilai proyek ini terbilang fantastis, mencapai Rp17,8 miliar. Bersumber dari pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan berbagai spekulasi, termasuk tudingan adanya aliran dana ke sejumlah pihak.
DPRD NTB Bantah Terima Aliran Dana
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Abdul Rahim, menyatakan keberatannya atas informasi yang beredar di media sosial, khususnya di grup pesan singkat WhatsApp. Dalam pesan tersebut, di sebutkan bahwa anggota Komisi IV DPRD NTB turut menikmati dana proyek PJU tersebut.
“Saya secara pribadi dan atas nama lembaga merasa terganggu dengan tudingan tersebut. Ini bukan isu ringan dan harus segera di luruskan agar tidak berkembang menjadi fitnah,” ujar politisi PDI Perjuangan itu di Mataram, Rabu (21/1).
Rahim menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui progres fisik maupun detail teknis pelaksanaan proyek PJU tersebut. Bahkan, lokasi pemasangan titik PJU pun tidak pernah di sampaikan secara rinci kepada DPRD sebagai mitra kerja.
“Tidak masuk akal jika kami di tuding menerima aliran dana. Sementara lokasi titik PJU dan progres pekerjaan saja tidak pernah kami ketahui. Transparansi dari pihak eksekutif sangat minim,” tegasnya.
Selain isu aliran dana ke legislatif, Rahim juga menyoroti adanya kabar dugaan campur tangan oknum pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Oknum tersebut di duga ikut mengatur proses lelang hingga penentuan pemenang proyek PJU di Dishub NTB.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu di klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik yang berlarut-larut.
Komisi IV DPRD NTB Siap Panggil Dinas Perhubungan NTB
Untuk mengakhiri polemik, Komisi IV DPRD NTB memastikan akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan NTB. Pemanggilan tersebut bertujuan meminta penjelasan menyeluruh terkait perencanaan, mekanisme penganggaran, hingga proses pelaksanaan proyek PJU.
“Kami akan panggil Dishub NTB dalam waktu dekat. Tujuannya agar semuanya jelas dan tidak menjadi isu liar di masyarakat,” kata Rahim.
Sikap serupa di sampaikan Anggota Komisi IV DPRD NTB lainnya, Roi Lasmana. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku terkejut dengan adanya proyek bernilai besar yang berjalan tanpa koordinasi intensif dengan DPRD sebagai mitra kerja.
“Saya mendukung penuh langkah pemanggilan Dishub NTB. Kami ingin mendengar langsung bagaimana asal-usul proyek ini dan seperti apa mekanisme yang di jalankan,” ujar Roi.
