Publik menyoroti manajemen Rumah Sakit Umum Daerah NTB usai pergantian direktur dari dr. Lalu Herman Mahaputra ke Drs. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS. Pembenahan internal dinilai belum menjawab catatan dalam Laporan Realisasi Anggaran rumah sakit tersebut.
Sorotan utama mengarah pada pos Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam Laporan Realisasi APBD RSUD NTB.
Sorotan utama mengarah pada pos Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam Laporan Realisasi APBD RSUD NTB.
Jumlah ASN Turun Signifikan, Anggaran Justru Meningkat
Berdasarkan dokumen laporan yang ditandatangani direktur sebelumnya, di temukan perbedaan mencolok antara jumlah ASN dan realisasi anggaran.
Pada 2023, jumlah ASN RSUD NTB tercatat sebanyak 1.132 orang dengan alokasi anggaran sekitar Rp69 miliar. Namun pada 2024, jumlah ASN menurun menjadi 977 orang.
Penurunan sekitar 285 ASN dalam kurun satu tahun di nilai cukup signifikan dan memunculkan tanda tanya publik.
Di sisi lain, belanja gaji dan tunjangan ASN pada 2024 justru meningkat menjadi lebih dari Rp86 miliar. Jika di bandingkan tahun sebelumnya, terdapat selisih sekitar Rp17 miliar meskipun jumlah pegawai berkurang.
Kondisi ini memicu dugaan adanya ketidaksesuaian antara jumlah ASN dan realisasi anggaran belanja pegawai.
Untuk memastikan validitas data, redaksi telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak RSUD NTB, termasuk Wakil Direktur SDM dr. Qomarul Islamiyati dan Plt Direktur RSUD NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS.
Namun hingga berita ini di terbitkan, manajemen rumah sakit belum memberikan tanggapan resmi.
Selain meminta klarifikasi kepada manajemen rumah sakit, redaksi juga mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin (09/02).
Saat itu, pihak redaksi di arahkan untuk menghubungi bagian kehumasan melalui kontak WhatsApp. Akan tetapi, hingga berita ini tayang, nomor yang di berikan belum dapat di hubungi meskipun masih dalam jam kerja.
Kasus dugaan kejanggalan belanja ASN RSUD NTB ini pun menjadi perhatian publik dan di harapkan segera mendapat penjelasan resmi guna memastikan transparansi pengelolaan APBD di lingkungan rumah sakit daerah tersebut.
