Lombok Tengah, insightmtb.com – Sebanyak 38 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (17/1/2026). Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Satgas MBG NTB, H. Ahsanul Khalik, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengusulkan agar di lakukan penutupan sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang memasok makanan ke sekolah-sekolah terdampak.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Regional BGN dan mengusulkan ke pusat agar dapur MBG yang di duga bermasalah di tutup sementara,” ujar Ahsanul Khalik.
Menurutnya, penutupan sementara di perlukan agar aparat terkait dapat melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh, objektif, dan terukur tanpa mengesampingkan aspek keamanan pangan. Selama masa penutupan, seluruh operasional SPPG akan di evaluasi secara menyeluruh.
“Evaluasi mencakup kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kompetensi juru masak, hingga proses pengadaan bahan pangan,” jelas Kepala Dinas Kominfotik NTB tersebut.
Selain itu, Satgas MBG NTB juga mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian dalam pemilihan bahan baku. Termasuk dugaan penggunaan bahan pangan kedaluwarsa. Pemeriksaan juga di arahkan pada kepatuhan terhadap seluruh tahapan produksi makanan. Mulai dari pembersihan bahan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Peningkatan Standar Sanitasi Dapur Jadi Sorotan
Peningkatan standar sanitasi dapur turut menjadi sorotan, termasuk sterilisasi peralatan makan, kualitas air yang di gunakan, serta pengelolaan limbah dapur guna mencegah kontaminasi silang.
“Semua aspek harus di evaluasi dan di investigasi. Jika diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum, kami persilakan di lakukan penyelidikan atas kejadian ini,” tegasnya.
Guna mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), Satgas MBG NTB mengimbau seluruh SPPG di wilayah NTB untuk meningkatkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, ditegaskan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Hingga akhir tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi NTB telah menjangkau sekitar 1,65 juta sasaran. Program ini mencakup balita sebanyak 153.788 jiwa, PAUD, RA, dan TK lebih dari 213 ribu anak, serta siswa SD, MI, SMP, dan MTs lebih dari 960 ribu peserta didik. Sementara jenjang SMA, SMK, dan MA mencapai lebih dari 238 ribu siswa.
Selain itu, MBG juga menyasar SLB sebanyak 2.242 peserta, pondok pesantren 5.095 orang, PKBM 3.348 orang, ibu hamil 25.423 jiwa, ibu menyusui 58.233 jiwa, serta guru, tenaga kependidikan, dan kader posyandu lebih dari 29 ribu orang.
Tercatat 601 SPPG Telah Beroperasi di NTB
Saat ini tercatat sebanyak 601 SPPG telah beroperasi di NTB hingga akhir 2025. Rinciannya terdiri dari 552 SPPG mitra masyarakat dan swasta, 5 SPPG pondok pesantren, 3 SPPG Polri, serta 1 SPPG TNI AU. Dari jumlah tersebut, 194 unit merupakan bangunan baru, sementara sisanya memanfaatkan rumah tinggal, rumah makan, ruko, gudang, dan fasilitas lainnya.
Program unggulan pemerintah pusat ini juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Hingga Desember 2025, MBG telah menyerap sekitar 25.982 tenaga kerja di NTB yang terlibat langsung dalam operasional SPPG.
Tenaga kerja tersebut meliputi kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, koordinator lapangan, juru masak, petugas porsi dan persiapan. Kemudian, pengemudi distribusi, hingga petugas kebersihan dan keamanan.
“Rata-rata setiap SPPG melibatkan 40 hingga 45 tenaga kerja lokal. Sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dan pengurangan angka pengangguran,” pungkasnya.
